Pemerintah baru saja mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI. Salah satu kebijakan dalam PKE XVI tersebut adalah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi PMDN dan UMKM-K.

Memanfaatkan momentum meningkatnya kepercayaan investor asing, pemerintah berupaya untuk semakin mendorong masuknya modal asing yang lebih besar, termasuk melalui Investasi Langsung. Oleh karena itu, pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Pada 11 November ini, bertempat di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung, Jawa Barat, Presiden RI Joko Widodo kembali menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah. SK tersebut diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 Ha untuk 2.252 Kepala Keluarga (KK).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PT Bank Mandiri Tbk telah menandatangani Nota Kesepahaman  (Memorandum of Understanding/MoU) terkait penyediaan dan pemanfaatan produk layanan jasa perbankan, serta Perjanjian Kerja Sama Bank at Work dan Corporate Card, Kamis (8/11), di Jakarta.

Menghadapi tantangan perdagangan industri kelapa sawit secara global, Indonesia dan Malaysia kembali menyelenggarakan 5th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Putrajaya, Malaysia. Dalam pertemuan ini, CPOPC menetapkan Malaysia secara resmi sebagai Chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019 menggantikan Indonesia yang diserahterimakan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Menteri Industri Utama YB Teresa Kok.

Pemerintah memutuskan untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi 7 (tujuh) Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI). Penetapan ratifikasi ini akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, setelah sebelumnya ketujuh PPI ini juga secara bertahap telah disampaikan ke DPR, lebih dari 60 hari yang lalu.