Masalah dwelling time yang masih belum membaik di beberapa pelabuhan besar menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, masalah dwelling time menjadi penting karena berkaitan dengan banyak hal, terutama masalah logistik.
Pendidikan dan pelatihan vokasional perlu dijadikan program nasionaluntuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampilbersertifikat. “Konsep dasarnya ialah kita perlu menggerakkan pemerintah dan dunia usaha untuk kerja sama melahirkan sistem pelatihan dan pendidikan vokasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang Pendidikan dan Pelatihan Vokasional, Senin (19/9) di Jakarta. Hadir dalam rapat antara lain Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PPN/Kepala BPN Sofyan Djalil dan beberapa perwakilan kementerian/lembaga.
Senin, 19 September 2016 di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Darmin Nasution dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun , Pejabat dari BP Batam, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, Deputi Lima BP Batam, Gusmardi Bustami, Deputi Satu BP Batam, Sigit Pramudito, Deputi Empat BP Batam, Robert Sianipar, Dubes Singapura untuk Indonesia, Anil Kumarnayar, dan Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara global sebenarnya tidak berada di bawah harapan. Cuma kalau melihat realisasi penyalurannya per 31 Agustus 2016, KUR masih lebih banyak dinikmati sektor perdagangan (besar dan eceran) yang mencapai 68%, sedangkan sektor pertanian (termasuk perkebunan, kehutanan) hanya mencatat penyerapan 15,51%. Sektor lainnya bahkan lebih kecil lagi, yakni jasa-jasa 10,86%, industri pengolahan 4,49%, dan perikanan 1,15%.
Kejelasan status lahan amat diperlukan dalam upaya percepatan pembangunan suatu kawasan. Untuk itu, pemerintah duduk bersama pihak terkait membahas perkembangan penyelesaian permasalahan pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Bitung, Rabu (14/9) di Jakarta.
Jakarta - Pemerintah melalui Perusahaan Umum Badan Usaha Urusan Logistik (Perum Bulog) siap mendatangkan kembali daging dari India dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga yang masih tinggi dan menyiapkan kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran tahun 2017.