Pemerintah akan meluncurkan pedoman dan perubahan berbagai peraturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) pada bulan Maret ini.

Saat ini Pemerintah Indonesia sedang dalam proses negosiasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan FTA antara Indonesia dan Uni Eropa yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kamis pagi (3/3), pemerintah masih menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama bebas dengan Uni Eropa.

Rapat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. “Destinasi wisata harus mampu menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Karena itu penting untuk tidak hanya menjual keindahan alam, tapi Badan Pengelola juga harus mampu membuat produk-produk pariwisata yang menarik minat pengunjung,” kata Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (1/3).

Pemerintah Indonesia segera mengintegrasikan data dan informasi terkait ekspor-impor di antara Negara-negara ASEAN melalui satu sistem elektronik ASEAN Single Window (ASW). Dalam tahap awal, ASW akan mempertukarkan dokumen elektronik Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal/SKA) Form D di antara Negara anggota ASEAN.

Pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui beberapa langkah, antara lain: sertifikasi tanah rakyat, logistik dari desa ke kota, e-commerce, finansial inclusion, dana desa, dan pembangunan pasar dan gudang.Beberapa kendala terkait ekonomi kerakyatan seperti strategi dan kebijakan sertifikasi tanah rakyat yang ada masih bersifat sporadis dan parsial, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasiyang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution(28/02) di Jakarta.

Bitung merupakan satu dari dua pelabuhan simpul laut internasional (International Hub Seaport, IHP) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). “Oleh sebab itu pemerintah ingin mempercepat realisasi Bitung sebagai simpul kegiatan ekspor produk di wilayah Indonesia Timur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/2).