Penyaluran KUR yang tumbuh konsisten memacu pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penyalurannya, guna mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan, termasuk di sektor perikanan. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan kembali menyalurkan KUR Perikanan Rakyat senilai Rp 201,2 miliar secara serentak di sentra nelayan dan budidaya ikan di enam provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara, pada 24 Maret 2019.

Pemerintah mendorong pengembangan industri konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih menjadi prioritas pembangunan. Caranya, dengan meningkatkan penguasaan teknologi serta penciptaan tenaga kerja yang handal dengan sertifikat kompetensi keahlian.

Pemerintah menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa (UE) untuk ikut menyuarakan kekecewaan Pemerintah RI, sekaligus membantu proses negosiasi dan diplomasi Pemerintah RI kepada UE terkait tindakan diskriminasi UE terhadap kelapa sawit asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kembali menyampaikan posisi keras Pemerintah RI dalam menanggapi dirilisnya konsep Delegated Act RED II oleh Komisi Eropa.

Kemenko Perekonomian dan LAPAN sepakat bekerja sama memanfaatkan sains dan teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional. Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin. Nota Kesepahaman yang diinisiasi sejak bulan Januari 2019 ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.

Pemerintah menyampaikan 10 (sepuluh) poin tanggapan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap komoditas sawit nasional agar komoditas ini mendapatkan perlakuan setara di pasar komoditas UE. Terutama poin keberatan atas keputusan Komisi Eropa untuk mengadopsi draft Delegated Regulation yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan berisiko tinggi.

Pengembangan SDM melalui revitalisasi kualitas pendidikan vokasi terus dipacu pemerintah sesuai dengan Roadmap Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2017-2025. Kali ini, pemerintah pusat menggandeng pemerintah daerah untuk merumuskan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sektor agribisnis.