Melihat dinamika perekonomian global, kondisi ketenagakerjaan, serta tantangan untuk bisa keluar dari middle income trap, maka diperlukan terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi di Indonesia. Salah satu yang menjadi andalan utama Pemerintah adalah melakukan reformasi regulasi, melalui UU Cipta Kerja.  

Menyoal perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian di daerah antara lain mencakup izin usaha: perkebunan, tanaman pangan, peternakan, obat hewan, veteriner, rumah potong hewan, budidaya hortikultura, dan benih hortikultura.

Serap aspirasi di Semarang ini menyasar sektor Industri, Perdagangan, Haji dan Umroh, Jaminan Produk Halal, Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Perhubungan, serta Kesehatan. 

Perizinan berusaha hanya diterapkan kepada kegiatan usaha yang berisiko tinggi, baik dilihat dari segi kesehatan, keselamatan, lingkungan, maupun kepentingan umum.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Melalui kegiatan ini, diharapkan informasi terkait program KUR dapat tersampaikan kepada para UMKM, khususnya yang menjadi debitur KUR.

Setelah rilis inflasi bulan November 2020 yang menunjukkan perbaikan pada sisi permintaan, indikator Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur menurut laporan IHS Markit juga menunjukkan kondisi yang semakin baik dari sisi produksi.