Rapat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyetujui usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. “Destinasi wisata harus mampu menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Karena itu penting untuk tidak hanya menjual keindahan alam, tapi Badan Pengelola juga harus mampu membuat produk-produk pariwisata yang menarik minat pengunjung,” kata Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (1/3).

Pemerintah Indonesia segera mengintegrasikan data dan informasi terkait ekspor-impor di antara Negara-negara ASEAN melalui satu sistem elektronik ASEAN Single Window (ASW). Dalam tahap awal, ASW akan mempertukarkan dokumen elektronik Certificate of Origin (Surat Keterangan Asal/SKA) Form D di antara Negara anggota ASEAN.

Pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui beberapa langkah, antara lain: sertifikasi tanah rakyat, logistik dari desa ke kota, e-commerce, finansial inclusion, dana desa, dan pembangunan pasar dan gudang.Beberapa kendala terkait ekonomi kerakyatan seperti strategi dan kebijakan sertifikasi tanah rakyat yang ada masih bersifat sporadis dan parsial, menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasiyang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution(28/02) di Jakarta.

Bitung merupakan satu dari dua pelabuhan simpul laut internasional (International Hub Seaport, IHP) berdasarkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Kebijakan Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). “Oleh sebab itu pemerintah ingin mempercepat realisasi Bitung sebagai simpul kegiatan ekspor produk di wilayah Indonesia Timur,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (25/2).

Untuk mewujudkan Pelabuhan Bitung sebagai International Hub Sea Port (IHP), perlu adanya kebijakan menyeluruh yang harus dilaksanakan dengan cepat. Kebijakan itu setidaknya meliputi pengembangan pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya, industri, pengembangan ekspor impor komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM logistik.

Dalam rangka penciptaan wirausaha baru yang ditargetkan 1 juta wirausaha baru yang berdaya saing pada tahun 2019 menurut RPJMN 2015-2019, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang memudahkan untuk berusaha. Wirausaha merupakan agen perubahan yang vital dalam penciptaan model bisnis dan industri baru, pengembangan produk dan jasa baru maupun implementasi metode produksi yang efisien.