Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai upaya untuk membangun ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sehat, berkesinambungan, dan berkeadilan. Perpres ini mencakup penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan JKN secara lebih komprehensif dalam upaya menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan organisasi, baik pada nomenklatur level Eselon I maupun level di bawahnya.

Perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce kini kian populer dalam kondisi PSBB akibat pandemi Covid-19, karena dapat membuka pasar baru dan tidak memerlukan kehadiran fisik. Maka itu, pemerintah bersama para pelaku digital bergotong-royong memberi dukungan konkret bagi para pelaku UMKM online untuk menampilkan produknya melalui Gerakan #BanggaBuatanIndonesia.

Pemerintah berencana untuk membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO) tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah akan melakukan case study di wilayah yang sudah ditentukan dalam waktu 3 (tiga) minggu ke depan.

Pemerintah menjamin stok pangan masih terjaga, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Harga dari 11 komoditas pangan utama juga masih terjaga. Menurut Menko Perekonomian, ada penugasan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Perum Bulog untuk menjaga stok pangan dalam beberapa bulan ke depan, kemudian juga ada arahan untuk melihat prospek pembangunan lumbung padi baru pada lahan gambut yang sudah pernah disiapkan di masa lalu.

Dalam pengantarnya ketika memulai Rapat Terbatas Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan, Presiden RI Joko Widodo menuturkan bahwa salah satu hal yang sangat urgen untuk dilakukan bersama antara pemerintah dan dunia usaha yaitu mencegah meluasnya PHK.