Peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan.  

Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) akan dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Lokasinya pun strategis, di wilayah perbatasan dalam kawasan ASEAN + APEC economic belt. “Pemerintah menyadari betul, keunggulan aksesibilitas dan konektivitas menjadi nilai lebih bagi kawasan ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau kawasan ini, Jumat (31/1).

Dinamika ekonomi global mulai terlihat mengalami perbaikan yang berdampak pada menurunnya ketidakpastian, setelah melewati 2019 yang penuh dengan tantangan. “Sejalan dengan momentum ini, evaluasi terhadap berbagai capaian sampai Januari 2020, sangatlah penting untuk menentukan berbagai langkah strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (31/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menko meninjau perkembangan pembangunan sarana-prasarana di sana.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperkuat sinergi dan komunikasi dengan pihak akademisi. Pemerintah membutuhkan peran pemangku kepentingan ini dalam bentuk kritik dan saran terhadap suatu rumusan kebijakan. Kampus juga diharapkan dapat membantu mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan tentang proyeksi ekonomi dan kebijakan utama ekonomi nasional di tahun 2020. Beberapa kebijakan tersebut mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law, baik RUU Cipta Lapangan Kerja maupun RUU Perpajakan.