Konsep perizinan ini digunakan untuk membantu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena sebagian besar UMK memiliki usaha yang beresiko rendah.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif tentu memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder.

Pemerintah meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung, Jumat (27/11). Proyek bernilai investasi Rp1,2 triliun ini merupakan PSN KPBU SPAM pertama yang berhasil dibangun selama 2 tahun tanpa hambatan yang berarti, sehingga bisa melaksanakan COD/Operasi Komersial tepat waktu. 

UU Cipta Kerja mendorong penciptaan lapangan kerja dan memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian pascapandemi.

Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres 56/2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Sejak 2016 sampai 20 November 2020, sebanyak 100 proyek senilai Rp588,9 triliun telah diselesaikan.

Sejumlah 15 negara anggota RCEP yang terdiri dari 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra FTA (Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru), telah menanda tangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) pada KTT RCEP ke-4 pada tanggal 15 November 2020, setelah selama 8 tahun melakukan perundingan.