Pemerintah meluncurkan Program Pemagangan Nasional Lulusan Perguruan Tinggi guna menjembatani para lulusan baru (fresh graduate) dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia sehingga mereka bisa memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang relevan sebelum memasuki pasar kerja secara penuh. Program pemagangan ini diharapkan mampu menjembatani kurang lebih sekitar 8%-10% dari jumlah lulusan perguruan tinggi.

Genap satu tahun Pemerintahan Kabinet Merah Putih berjalan, perjalanan tersebut menjadi momentum refleksi atas berbagai dinamika yang dihadapi. Di tengah tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, percepatan teknologi, dan fluktuasi pasar keuangan, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan II-2025 yang mencapai 5,12% (yoy), menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara G20.

Dalam mencapai target pertumbuhan yang tinggi di masa depan, Pemerintah tengah mendorong transformasi ekonomi, dengan hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau menjadi fondasi utamanya. Selain itu juga memerlukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Pengembangan SDM tetap menjadi prioritas pembangunan pada Kabinet Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-4.

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin menantang, peran aparatur negara yang profesional, adaptif, dan berintegritas menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan Pemerintah dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor, Pemerintah sebelumnya telah mengumumkan perumusan sejumlah program prioritas dalam Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Industri halal telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi syariah nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, ekonomi syariah masuk ke dalam Prioritas Nasional ke-2, yang menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.