Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah memetakan proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat menyerap dana-dana repatriasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengutarakan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Instrumen-instrumen Keuangan sebagai Wadah Penempatan Dana, di Jakarta (2/8).

Jakarta – Indonesia siap untuk mengeksplorasi kerjasama ekonomi dengan Perancis yang dinilai sebagai mitra dagang strategis. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat bertemu Duta Besar Perancis untuk Indonesia H.E. Mrs. Corrine Breuzé, Jumat (29/7), di Jakarta.

Setelah satu tahun berjalan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-undang. Namun, ada kebutuhan yang lebih besar dari sisi konteks industri yaitu leadership industry.

Pemerintah akan menyusun kebijakan pangan yang lebih komprehensif menyangkut ketersediaan dan stabilisasi harga bagi komoditas pokok seperti beras, daging sapi, gula, dan jagung. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan di Jakarta, hari ini.

Dampak kebijakan deregulasi terhadap investasi dan kebangkitan industri belum terlihat dalam jangka pendek. Karena itu kebijakan deregulasi harus terus dijalankan dengan konsisten dan berlanjut, agar target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3% bisa tercapai. Untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan deregulasi diarahkan juga pada peningkatan peran sektor ekspor UMKM, industri baru sebagai new stars, pariwisata, dan jasa logistik serta menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta atau one map policy. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, kebijakan ini sangat penting karena ada kaitannya dengan program pencegahan kebakaran hutan.