Pemerintah terus memperkuat akselerasi transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio mewakili Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon saat memberikan keynote speech pada acara Sarasehan Vol. Il bertajuk "Youth Power: Empowering the Creative Economy with Green Digital dan Green Energy" di Politeknik Negeri Jakarta, Selasa (28/10).

Dalam upaya memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berkomitmen meningkatkan kapasitas serta kompetensi pegawai sebagai bagian dari strategi mendorong kinerja terbaik bagi pembangunan perekonomian nasional.

Penguatan tata kelola di sektor ketenagalistrikan menjadi langkah krusial dalam mewujudkan kemandirian energi dan ekonomi hijau nasional. Topik ini menjadi fokus utama dalam kajian yang disusun Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (PSE UGM). Kajian tersebut menyoroti urgensi reformasi tata kelola sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari upaya mendukung proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Indonesia berkomitmen kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membangun ekonomi rendah karbon yang tangguh terhadap iklim. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Majelis Umum PBB bulan September 2025 yang menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima audiensi dari Tim Pusat Strategi Kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuannya untuk mempelajari praktik baik yang dilakukan Kemenko Perekonomian dalam proses pengukuran IKK Tahun 2023 yang mendapat predikat Unggul. Dalam pertemuan ini, Kemenko Perekonomian menjabarkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses pengukuran IKK.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan dunia akademik dan masyarakat dalam menciptakan pasar domestik yang aman, adil, dan berdaya saing. Dengan melibatkan generasi muda dan kalangan akademisi, upaya perlindungan konsumen diharapkan akan semakin inklusif dan berkelanjutan.