Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai negara maju, ekonomi nasional perlu untuk bertransformasi dengan menghasilkan PDB per kapita mencapai USD23.000 hingga USD30.300. Berbekal dengan proyeksi bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada periode 2028-2031 mendatang, Pemerintah berupaya memafaatkan lonjakan sumber daya manusia yang dimiliki, salah satunya dengan mendorong generasi muda untuk berwirausaha.

Menurunnya tingkat serangan terorisme di tanah air bahkan mencapai titik “zero terrorist attack” pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa Indonesia aman dari serangan teror. Namun, masyarakat tetap harus waspada dengan pola serangan yang sudah berubah dimana saat ini terjadi tren peningkatan proses radikalisasi yang menyasar 3 (tiga) kelompok rentan yaitu remaja, anak, dan perempuan.

Sebagai salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan wawasan pejabat publik mengenai dasar-dasar makro ekonomi dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan yang semakin kompleks, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan PROSPERA menyelenggarakan Pelatihan “Macroeconomics for Practitioners di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”. Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 21-23 Februari 2024 tersebut diikuti oleh pejabat fungsional ahli muda dan ahli pertama di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Sebagai apresiasi atas penyelenggaraan kearsipan internal di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah baik, Plt. Kepala Biro Umum Kemenko Perekonomian Evita Manthovani menyerahkan piagam penghargaan kepada 10 Unit Pengelola Kearsipan Terbaik, di Tangerang, Rabu (8/12). Penilaian untuk calon penerima penghargaan ini dilakukan berdasarkan pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Tim Pengawas Internal, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawas ANRI.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaiaan Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, telah diterbitkan juga Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) Bidang Perekonomian secara Provinsial Nomor 1-32 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang (PITTI) Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan di Provinsi.

Pemerintah mendorong Reforma Agraria sebagai program pemerataan ekonomi melalui pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Reforma Agraria juga termuat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai pada semester 1 Tahun 2024.