Sumber ekon.go.id

Pemerintah Terima Usulan Pembentukan KEK Likupang dan Kendal

15 Aug 2019 18:00

Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memutuskan menerima usulan pembentukan KEK Pariwisata Likupang dan KEK Industri Kendal. Dengan demikian, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan KEK Likupang dan KEK Kendal kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

KEK Likupang berlokasi di Kabupaten Minahasa Utara-Sulawesi Utara, dan diusulkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak perusahaan Sintesa Group. Sedangkan, KEK Kendal berlokasi di Kabupaten Kendal-Jawa Tengah, dan diusulkan oleh PT Kendal Industrial Park (KIP), yang merupakan joint venture antara dua pengembang industri di Asia Tenggara, yaitu Sembcorp Development Ltd. dan PT Jababeka Tbk.

”Kami bersyukur Dewan Nasional KEK menerima usulan kami,” kata Paquita Widjaya, Project Development Head PT MPRD usai mengikuti Sidang Dewan Nasional KEK di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis(15/8).

Paquita menjelaskan, usulan pembentukan KEK Likupang dapat diterima karena pihaknya telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan. PT MPRD pun telah menguasai lahan dengan status SHGB seluas 155 hektare dan SHM seluas 42,4 hektare.

Perusahaan berkomitmen menanamkan investasi untuk pembangunan kawasan sebesar Rp2,1 triliun. Kemudian, investasi pelaku usaha ditargetkan sebesar Rp5 triliun. Dalam KEK Likupang akan dikembangkan resort, akomodasi, entertainment dan MICE, sementara di luar area KEK akan dibangun Wallace Conservation Centerdan Yacht Marina. Tenaga kerja yang akan terserap diperkirakan sekitar 65.300 orang.

Berdasarkan perhitungan pengusul, KEK Likupang dapat meningkatkan serapan wisatawan mancanegara di Sulawesi Utara sebesar 162 ribu orang pada 2025. Jumlah itu sekitar 16% dari target yang ditetapkan Gubernur Sulawesi Utara, yaitu satu juta wisatawan mancanegara di 2025. Selain itu, KEK Likupang diprediksi mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan devisa di 2030 yaitu sebesar Rp22,5 triliun.

KEK Likupang direncanakan akan dikembangkan dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dibangun seluas 92,89 hektare pada kurun waktu tiga tahun, yaitu 2020 hingga 2023. Target investasi pada tiga tahun pertama sebesar Rp750 miliardari beberapa pelaku usaha.

Sementara itu, Executive Director PT KIPDidik Purbadi mengatakan, KEK Kendal akan memiliki luas lahan 1.000 hektare dengan luasan lahan yang telah dikuasai seluas 715,9 hektare (71,6%). Kegiatan utamanya adalah industri yang berorientasi ekspor dan supply chain, seperti tekstil dan busana, furniture, makanan dan minuman, otomotif dan elektronik; lalu industri substitusi impor, antara lain tekstil dan busana, makanan dan minuman; serta logistik berorientasi ekspor yang sudah berbasis 4.0, seperti integrated smart port dan logistic4.0.

Nilai investasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas kawasan KEK Kendal sebesar Rp4,8 triliun.“Kami juga berkomitmen untuk mendatangkan Foreign Direct Investment (FDI) sekira US$600-700 juta dalam waktu tiga tahun ke depan. Dan, hingga 2025, KEK Kendal akan menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja,” kata Didi.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan bahwa pihaknya akan segera mempersiapkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk penetapan KEK Likupang dan KEK Kendal.

Terkait KEK Tanjung Api Api, juga diputuskan akan dilakukan perubahan area dari kawasan semula ke area yang lebih siap dan dekat dengan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat, sebagaimana usulan Gubernur Sumatera Selatan. Usulan perubahan ini akan dituangkan dalam perubahan PPNo. 51 Tahun 2014 yang menjadi dasar penetapan KEK Tanjung Api Api setelah semua dokumen pengusulan dilengkapi.

Sebagai informasi, sidang tersebut dipimpinMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, selaku Ketua Dewan Nasional KEK. Juga dihadiri anggota Dewan Nasional KEK, di antaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bidang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong. Hadir pula pejabat Eselon I kementerian terkait, pejabat daerah, pimpinan perusahaan pengusul, dan juga Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto. (kek)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh