Sumber ekon.go.id

Entry Meeting Pemeriksaan LK 2019: Lanjutkan Tradisi Delapan Tahun WTP Melalui Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

12 Feb 2020 19:00

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Entry Meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di kantor BPK, Jakarta Rabu (12/2), terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019.

“BPK adalah mitra strategis bagi kementerian untuk terus menjaga good governance, terutama sinergi antar kementerian untuk mendorong tata kelola,” tutur Airlangga.

Pada 2019, BPK RI melaksanakan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari pemeriksaan tersebut, Kemenko Perekonomian berhasil mempertahankan perolehan opini BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018. Dengan demikian, Kemenko Perekonomian telah meraih predikat WTP 8 (delapan) kali atas laporan keuangan dari 2011 sampai 2018.

Capaian persentase realisasi belanja Kemenko Bidang Perekonomian TA 2019 sebesar 98,61% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2018 yang sebesar 96,78%.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel (good governance), Kemenko Perekonomian melakukan beberapa strategi. Pertama, melalui peningkatan kepatuhan kaidah dalam tata kelola keuangan dengan melaksanakan sosialisasi dan asistensi terkait ketentuan dan pedoman teknis pelaksanaan anggaran.

Kedua, pengembangan kompetensi SDM pengelolaan perbendaharaan (pejabat pembuat komitmen, bendahara, dan staf pengelola keuangan) dengan melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan secara berkelanjutan.

Kemudian, strategi yang terakhir adalah peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan anggaran dengan penggunaan Sistem Aplikasi Satker (SAS) secara single database.

Dalam pertemuan ini ditetapkan pula rencana jadwal pemeriksaan yang dimulai dengan Entry Meeting Anggota II BPK RI dengan Kemenko Perekonomian pada hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian dan pembahasan bahan pemeriksaan tanggal 18-23 Maret 2020. Lalu, pada 30 Maret-1 April 2020 akan ada pertemuan tripartit antara BPK, Kemenkeu, dan Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya, pada 15-20 April 2020 akan ada penyampaian dan pembahasan KHP, asersi final dan representative letter, serta tanggapan dan action plan. Terakhir akan dilaksanakan proses penyelesaian LHP pada 22-24 April 2020.

Sebagai institusi pemerintah, Kemenko Perekonomian merupakan entitas pelapor yang berkewajiban menyelenggarakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. (map/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh