Sumber ekon.go.id

Pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura Atasi Kesenjangan Produksi dan Pemasaran

10 Feb 2021 16:10

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/12/SET.M.EKON.3/02/2021

Pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura Atasi Kesenjangan Produksi dan Pemasaran

Jakarta, 10 Februari 2021

Di tengah ketidakpastian perekonomian global terhadap pandemi COVID-19, fundamental perekonomian Indonesia diprediksikan pulih di tahun 2021 dengan pertumbuhan di kisaran 4,5 s.d. 5,5 persen. Sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan positif di antara lima sektor terbesar di Indonesia yaitu dengan tumbuh sebesar 1,75%. Komoditas hortikultura pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan tertinggi dibanding komoditas pertanian lainnya, yaitu sebesar 4,17%, dan memberikan kontribusi kepada PDB Pertanian sebesar 11,84 persen. Pertumbuhan tersebut membuktikan bahwa sektor pertanian resilien dalam masa pandemi Covid-19.

Pada sisi lain, komoditas hortikultura masih sering menghadapi persoalan missmatch antara produksi dan pemasaran. Hal ini terjadi karena adanya time lag yang cukup panjang antara waktu penanaman dengan saat produk dikonsumsi. Jarang sekali ditemui petani atau sekelompok petani dapat memenuhi secara persis apa yang diinginkan oleh pasar, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Akibatnya, baik petani maupun konsumen sering menghadapi ketidakpastian pasokan dan harga.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman “Pengembangan Kemitraan Closed Loop Hortikultura di Kab. Sukabumi” mengatakan, pemerintah memastikan akan terus mendukung berbagai inisiatif kolaboratif seperti inklusif closed loop yang melibatkan petani, koperasi, perbankan, hingga off taker.

“Pengembangan kemitraan closed loop hortikultura dimaksudkan untuk membangun ekosistem rantai pasok dan rantai nilai dari hulu sampai dengan hilir yang terintegrasi dan bersifat end to end model, dimana petani diajarkan budidaya sesuai good agricultural practices dengan memperhatikan pola tanam, pola panen, penanganan pasca panen hingga distribusi dan pemasaran untuk menghasilkan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar” ujarnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh stakeholders terkait sebagai bentuk komitmen penuh dalam melakukan sinergitas dan kolaborasi diselenggarakan di Kantor Kemenko Perekonmian, Senin (8/2) tersebut, ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam acara Food Security Summit ke-5 pada tanggal 18 November 2020. Presiden berpesan agar model kemitraan inklusif closed loop terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lainnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri langsung oleh sembilan stakeholders diantaranya adalah (1) Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura; (2) Pengganti sementara Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 PT BNI; (3) Ketua Komite Tetap Hortikultura KADIN Indonesia; (4) Kepala Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB;  (5) Managing Director PT East West Seed Indonesia; (6) Head of Corporate Communications PT Indofood Sukses Makmur Tbk; (7) Executive Director dari Yayasan Mercy Corps Indonesia; (8)  Direktur Utama PT Pasar Komoditas Nasional Indonesia (Paskomnas); dan (9) Ketua Kelompok Tani Tani Mandiri Kabupaten Sukabumi.

Selain itu terdapat pihak-pihak yang hadir secara virtual yaitu (1) Bupati Sukabumi; (2) Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian; (3) Direktur Utama PT Pupuk Kujang; (4) Commercial Area Head Java dari PT Syngenta Indonesia; dan (5) President Director dari PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa.

Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Komoditas Hortikultura

Dengan melihat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan kemitraan closed loop untuk komoditas cabai yang telah dilaksanakan sejak tanggal 7 Oktober 2020, maka pemerintah ingin mereplikasi keberhasilan ini ke daerah lain.

Pada tahap awal, pemerintah akan melakukan  pengembangan komoditas hortikultura melalui pola kerja sama kemitraan dengan para petani dan para stakeholders, terdapat empat belas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan kemitraan closed loop di Kabupaten Sukabumi, yang mempunyai peran dan tanggung jawab mulai dari pengelola usaha pertanian oleh Kelompok Tani Tani Mandiri Kabupaten Sukabumi, pembiayaan kredit usaha rakyat oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, penyediaan benih oleh PT East West Seed Indonesia, penyediaan pupuk oleh PT Pupuk Kujang, penyediaan perlindungan tanaman oleh PT Syngenta Indonesia, pengembangan sistem aplikasi digital oleh PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa, pengembangan jaringan kerja oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, pendampingan yang terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Institut Pertanian Bogor, dan Mercy Corps Indonesia, serta kepastian penyerapan hasil petani oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) sebagai off taker yang semuanya dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama Kementerian Pertanian sehingga proses bisnis hulu- hilir dapat berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis melanjutkan, setelah nantinya menjadi program pengembangan kemitraan closed loop ini menjadi program prioritas nasional, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan melalui integrasi kebijakan, untuk memfokuskan upaya meningkatkan program kemitraan petani dalam skala yang lebih besar, dalam lahan yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak petani, sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa closed loop ini diharapkan mampu melibatkan 2 juta petani swadaya di tahun 2023.

 “Semoga melalui Nota Kesepahaman ini, kita dapat mengoptimalisasi manajemen produksi dan pemasaran hasil komoditi hortikultura melalui model closed loop di Kabupaten Sukabumi yang diharapkan dapat berhasil dengan baik seperti kemitraan closed loop di Kabupaten Garut. Keberhasilan dari kedua model kemitraan closed loop ini akan menjadi success story yang dapat direplikasi pada pengembangan bisnis hortikultura di wilayah lain di Indonesia,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud. (dep2/ag/iqb)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id


Bagikan di | Cetak | Unduh