Sumber ekon.go.id

Pertemuan ke-39 HLTF-EI: Implementasi Kerangka Kerja Pemulihan Pandemi Covid-19 di ASEAN

22 Feb 2021 21:13

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman memimpin Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada Pertemuan the Thirty-Ninth Meeting of the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (the 39th HLTF-EI) yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (22/02) di Jakarta.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Gabriel Lim dari Singapura selaku HLTF-EI Chair dan dihadiri oleh seluruh HLTF Leads dari seluruh negara anggota ASEAN. Pada pertemuan ini, Rizal didampingi oleh perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian.

HLTF-EI merupakan lembaga perumus kelompok kerja ASEAN di bidang ekonomi yang membahas isu-isu strategis dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN (AEM). Salah satu isu strategis yang dibahas pada pertemuan ini adalah implementasi upaya Pemulihan Perekonomian ASEAN/ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). ACRF yang merupakan kerangka kerja pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19 ini telah diadopsi Leaders pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-37 tanggal 12 November 2020.

Hingga 17 Februari 2021, dari total 183 inisiatif ACRF yang terbagi dalam 5 broad strategy, 24 inisiatif diantaranya telah selesai diimplementasikan. Pada tahun ini diharapkan beberapa inisiatif kunci dapat diimplementasikan, antara lain ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (TCA) dan beberapa inisiatif Priotitas Ekonomi/Priorities Economic Deliverables (PED) Brunei 2021 seperti Rencana Pemulihan Pariwisata ASEAN, Strategi Konsolidasi Revolusi Industri 4.0, dan Toolkit pengurangan Hambatan Non-tariffs (NTMs) dalam ekspor dan impor.

Indonesia menggarisbawahi peran penting vaksinasi dalam pemulihan ekonomi di kawasan ASEAN dan mendorong agar penyediaan dan akselerasi vaksin di ASEAN menjadi dasar dalam mewujudkan keberhasilan pemulihan ekonomi. Terkait penerapan NTMs, Indonesia menyampaikan perlunya pengkajian lebih lanjut tentang bagaimana pengurangan NTM dapat tercapai secara efektif di ASEAN dan tidak menjadi hambatan non-tarrif dalam bidang perdagangan.

Selain itu Rizal Affandi Lukman selaku Ketua Delri Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia mendorong kerja sama Comformity Assesment Procedurs dan Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Arrangement) antarnegara Anggota ASEAN dengan menetapkan sektor prioritas yang memiliki dampak ekonomi terbesar bagi ASEAN.

Beberapa isu strategis lainnya yang dibahas pada pertemuan ini adalah PED Brunei Darussalam 2021, Circular Economy, Mid-Term Review of the AEC Blueprint 2025, ASEAN Pasca 2025, The Fourth Industrial Revolution 4IR, Criteria and Approach to Guide ASEAN’s Strategic Economic Engagement with External Parties, dan isu lainnya.

Pada akhir pertemuan juga dibahas beberapa hal yang menjadi rekomendasi pada Menteri Ekonomi ASEAN. Rekomendasi yang telah disepakati antara lain melakukan endorsement terhadap PED 2021 di bawah Keketuaan Brunei Darussalam, menyetujui penambahan daftar produk makanan ke dalam Daftar Barang-barang Penting (list of essential goods), mendukung penyusunan Strategi Konsolidasi Revolusi Industri 4.0 (4IR) untuk ASEAN, dan mendukung dibentuknya Lead Sectoral Bodies untuk menangani isu 4IR secara holistik di ASEAN.  

Pertemuan ini juga telah melakukan adopsi pada dokumen revisi kerangka kerja/Term of Reference (TOR) HLTF-EI. Indonesia menyambut baik beberapa poin penting yang tercantum dalam revisi TOR HLTF-EI antara lain yang menegaskan bahwa cakupan kerja HLTF-EI adalah sebagai badan penasihat dan monitoring untuk mendiskusikan isu-isu strategis integrasi ekonomi di ASEAN dan mekanisme pelaporan baru pada Menteri Ekonomi ASEAN dan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).  Hal ini terkait dengan semakin banyaknya isu lintas sektoral di bawah AEC. Berikutnya, Pertemuan juga mencatat ketentuan Keketuaan HLTF sesuai TOR akan mulai berlaku tahun 2022 atau berdasarkan kesepakatan pembicaraan berikutnya dan disetujui Singapura tetap menjabat sebagai Chair hingga akhir tahun 2021. (dep7/idc/iqb/hls)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh