Sumber ekon.go.id

Sosialisasi PP 41/2021: Reformasi Rencana Induk dan Penyelenggaraan KPBPB Batam, Bintan, Karimun Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Berkelas Dunia

06 Mar 2021 17:30

Batam, 6 Maret 2021 - Undang-Undang Cipta Kerja memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui Kemudahan Berusaha yang termasuk didalamnya mengatur insentif yang menarik untuk Kawasan Ekonomi (KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2021 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Sebelumnya, investasi di KPBPB menemui hambatan diantaranya kelembagaan yang belum memadai, prosedur penyelenggaraan yang belum tegas, dan ketidaktepatan pemberian fasilitas fiskal. Mempelajari hal tersebut, Pemerintah melakukan reformasi yang terwujud dalam PP Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan KPBPB yang memiliki ruang lingkup :

  1. Kelembagaan (Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan/BP)
  2. Pelayanan perizinan sesuai NSPK (BP menerbitkan seluruh perizinan berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya)
  3. Pengembangan dan kerjasama pemanfaatan asset dengan Badan Usaha (BUMN/D, Koperasi, Swasta/PT, Badan Hukum Asing)
  4. Fasilitas dan Kemudahan dalam  hal pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, dan larangan/pembatasan
  5. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan (Rencana Induk untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun)
  6. Sanksi
  7. Peralihan (Transisi Dewan Kawasan, Transisi BP, dan Transisi OSS)

Selanjutnya, rencana induk disusun dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun pada pasal 67 (ayat 6) dan ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemertintah ini diundangkan. Untuk itu Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan dan Karimun (BBK) saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Arah Kebijakan dan Skenario Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK)

Sesuai arahan Presiden untuk mengintegrasikan pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Maka didalam rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK akan dilakukan integrasi antar kawasan dengan pengembangan core business / industri yang saling mendukung dan infrastruktur yang terkoneksi antar kawasan serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB.

Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, tema pengembangan kawasan BBK Tahun 2020-2045 adalah menjadikan kawasan BBK sebagai Hub. Logistik Internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Dengan fokus masing-masing area diantaranya :

  1. Batam difokuskan pada bidang hub logistik internasional (e-commerce), industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade and finance center serta pariwisata.
  2. Bintan difokuskan pada sektor industri pariwisata internasional, industri MRO, industri transportasi (alumina), industri pengolahan makanan, industri maritime defense, industri olahraga dan olahraga. Sedangkan kawasan Tanjung Pinang difokuskan pada sektor wisata heritage, industri halal, industri perikanan, business center, dan pusat zona integrasi.
  3. Karimun difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri oil-tanking & refinery, industri agritech, industri pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

Namun Program/Proyek yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan, serta Pemangku Kepentingan lainnya, akan dinilai berdasarkan kriteria untuk menentukan prioritasi program/proyek. Adapun kriteria prioritasnya terbagi: Prioritas Sangat Tinggi, Prioritas Moderat, Prioritas Tersier, dan Prioritas Rendah.

Adapun, terkait tahap Pengembangan Kawasan BBK tahun 2020-2045 terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

  1. Short Term (2020-2025): Tahap ini merupakan tahap fundamental. Tahap ini dimulai dari penyusunan Rencana Induk Kawasan BBK dan Development Plan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, integrasi kelembagaan, optimalisasi industri dan pariwisata eksisting, serta pembangunan sistem logistik dan ketenagakerjaan.
  2. Mid Term (2025-2030): Tahap ini dikenal sebagai tahap pengembangan, dimana aktivitas kunci dilaksanakan untuk mengembangkan komponen untuk core business. Inisiatif yang diusulkan dalam tahap ini akan menentukan pergeseran paradigma untuk Kawasan BBK dari model pengembangan parsial menjadi pengembangan yang terintegrasi dan berdaya saing menuju target pertumbuhan ekonomi
  3. Long Term (2030-2045): Tahap ini akan menjadi tahap stabilisasi dan pengembangan peran Kawasan BBK di tingkat global dimana dilakukan penilaian dan penataan kembali dari tahap sebelumnya. Inisiatif yang dilaksanakan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dalam fase ini file transisi ke aktivitas bernilai tinggi akan dilaksanakan.

Dalam closing statement nya di acara Sosialisasi PP Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelanggaraan KPBPB, dan Sosialisasi Raperpres tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK yang diselenggarakan di Batam pada Sabtu (6/3), Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, “PP ini baru satu awalan, mudah-mudahan kedepannya kita betul-betul mendorong komitmen untuk mendorong ekonomi Provinsi Kepri untuk lebih baik lagi. Kesehatan pulih ekonomi bangkit, Kepri sejahtera Indonesia maju”.

Turut hadir dalam acara ini baik secara luring maupun daring, antara lain Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, Staf Ahli Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi  Kemenko Perekonomian Elen Setiadi,  Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Untung Basuki, serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, perwakilan Instansi Vertikal, perwakilan Badan Pengusahaan KPBPB, Asosiasi serta para Pelaku Usaha. (ag/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh