KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

CAPAIAN BPDP SAWIT MENDAPAT APRESIASI

Jakarta, 16 Juni 2016

Studi skema sustainabilitas Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit berdasarkan beberapa skenario harga minyak dan harga sawit, diperlukan untuk bahan keputusan Komite Pengarah. Studi ini diperlukan bukan hanya untuk menjamin sustainalibitas dari BPDP Sawit, tapi juga program bioenergi tanah air.

“Kita sepakat melakukan studi skema sustainabilitas tersebut. Kita perlu memperhatikan kredibilitas sistem, perlu analisis yang lebih transparan untuk menunjukkan akuntabilitas kita. Kita harus agendakan rapat yang khusus membahas ini”, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin rapat koordinasi kebijakan kelapa sawit dan biodiesel, di Jakarta, Kamis (16/6).

Secara keseluruhan, rapat ini membahas evaluasi satu tahun BPDP Sawit. Juga menyoal perlunya studi skema sustainabilitas BDPD Sawit. Selain itu juga turut dibahas tata kelola rapat komite pengarah. Hadir dalam rapat ini Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi.

Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi melaporkan target B20 sudah berhasil diterapkan dengan baik. Hingga saat ini, perkiraannya sudah mencapai B18,6. “Itu sudah baik kita bisa mencapai 18,6 dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada,” kata Darmin Nasution, mengapresiasi capaian tersebut.

Terkait peremajaan kebun rakyat, Bayu menyampaikan adanya skema-skema menarik yang merupakan kreativitas petani yang perlu mendapat dukungan pemerintah. Selain itu, capaian setahun BPDP Sawit lainnya adalah di bidang riset dan pelatihan.

“Kami telah menyeleksi beberapa judul riset untuk dibiayai yang bisa berdampak pada industri. Kami juga memfasilitasi lebih kurang 5.000 petani untuk mengikuti pelatihan dengan berbagai topik untuk peningkatan kapasitas mereka. Selain itu, kami juga telah memberikan beasiswa kursus sawit  untuk sekitar 700 siswa dan mahasiswa, 400 di antaranya adalah anak petani yang nantinya akan menjadi pengelola kebun ataupun koperasi di tempatnya,” imbuh Bayu.

BPDP juga menerima status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitupun perkembangan dari sisi teknologi, BPDP Sawit telah meluncurkan e-payment untuk pungutan dana perkebunan. Serta tak kalah penting, komunikasi dan kebersamaan masyarakat sawit, baik dari pihak industri, petani, asosiasi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga semakin kuat. Bayu meyakinkan BPDP Sawit akan terus berbenah dan menyempurnakan sistem, seperti Standar Operasional (SOP), business process dan lain sebagainya. (ekon)

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI
Website: www.ekon.go.id