Sumber ekon.go.id

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP I: BEBERAPA PERATURAN DIGABUNGKAN

25 Sep 2015 23:46

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I: Beberapa Peraturan Digabungkan

Jakarta, 25 September 2015

Pemerintah mencatat sejumlah kemajuan dalam proses penyelesaian Paket Kebjiakan Ekonomi Tahap I. Hingga Jumat (25/9) sebanyak 16 Peraturan  Pemerintah dan Peraturan Presiden telah selesai dibahas, tinggal menunggu kelengkapan paraf para menteri terkait dan persetujuan Presiden untuk ditetapkan.

Sedangkan di tingkat kementerian dan lembaga, sebanyak 38 peraturan juga telah selesai dibahas. Khusus peraturan di tingkat kementerian atau lembaga, aspek deregulasi tidak hanya berupa penyempurnaan dan penyederhanaan pada peraturan awal semata, tapi juga bisa berupa penggabungan beberapa peraturan menjadi satu peraturan.

Penggabungan beberapa peraturan menjadi satu ini diharapkan bisa mengurangi beban regulasi akibat terlampau banyaknya peraturan yang sebenarnya bisa disederhanakan. Dengan demikian dari 38peraturan di tingkat kementerian dan lembaga yang sudah selesai dibahas, setelah dideregulasi jumlahnya menjadi 24 peraturan.

Misalnya Permen Koperasi dan UKM tentang Kelembagaan Koperasi adalah hasil dari penggabungan dan penyederhaan 4 Keputusan Menteri dan 1 Peraturan Menteri sekaligus. Masing-masing adalah (1) Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, (2) Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi  Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, (3) Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraaan Tugas Pembanguan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, (4) Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, dan (5) Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Selain menyelaraskan dengan undang-undang yang berada di atasnya, sebuah pembahasan peraturan di tingkat kementerian dan lembaga juga harus menyertakan perubahan peraturan di tingkat yang lebih rendah agar ada konsistensi kebijakan.

Contohnya adalah Rancangan Peraturan Menteri Perindustrianyang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 tentang Pemberlakukan SNI Ban Secara Wajib otomatis juga harus mengubah Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014.

Permenperin ini perlu direvisi karena mewajibkan adanya persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB). Kewajiban ini menambah rantai birokrasi, padahal semua tipe ban yang terkena ketentuan SNI Wajib seharusnya sudah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI sebagai bukti hak untuk menempelkan tanda SNI pada ban.

Melalui revisi ini diharapkan biaya produksi ban bisa menjadi lebih efisien karena menghilangkan biaya-biaya yang tidak perlu. Dengan efisiensi sebagai hasil deregulasi, produk industri nasional diharapkan memiliki daya saing tinggi karena harganya kompetitif, tak hanya untuk pasar dalam negeri tapi juga untuk pasar internasional. (ekon)

Daftar PP dan Perpres:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhan Tertentu Bagi Kapal Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

3. PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)

4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama

6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

7. RancanganPeraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil

8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

11. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

12. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan

13. Rancangan Peraturan Pemerintah yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT

14. Rancangan Peraturan Pemerintah yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia

15. Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

16. Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia

Daftar Peraturan di Tingkat Kementerian

1. Permenperin yang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untuk menghilangkan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB) – 1 permen, 1 perdirjen

2. Permenperin yang  merevisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe dan pemeriksaan teknis cermin kaca yang non SNI

3. Permenperin yang  merevisi Permenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/M-IND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/M-IND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis keramik yang non SNI – 3 permen

4. Permenperin yang merevisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe helm -- 1 permen, 1 perdirjen

5. Permenperin yang merevisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe selang kompor LPG – 1 permen, 1 perdirjen

6. Permenperin yang merevisi Permenperin No  81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untuk menghilangkan kewajiban adanya surat pertimbangan teknis Tanki Air Silinder – Polieltilena – 1 permen, 1 perdirjen

7. Permenperin yang merevisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI – 1 permen, 1 perdirjen

8. Permenperin yang  merevisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan  Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib – 1 permen, 1 perdirjen

9.   Permenperin  No. 60/M/IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan SNI Biskuit Secara Wajib

10. Permenperin No. 54/M/IND/PER/6/2015 tentang Pemberlakuan SNI Blok Kaca untuk Bangunan Secara Wajib

11. Permenkeu yang merevisi Permenkeu  Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa  kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit

12. Revisi Permenkeu No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian fasilitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi …”. – 2 permen

13. Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar

14. Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatancut and fill kawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri (Ditingkatkan menjadi Revisi PerMen)

15. Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU, untuk memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri (diubah menjadi Surat Dirjen Migas)

16. Permenkes yang merevisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, untuk memberikan penundaan waktu pelaksanaannya pada tahun 2019

17. Permen Koperasi UKM Nomor: ..../Per/Men.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi -- penggabungan 4 Kepmen dan 1 Permen

18. Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetesi usaha mikro

19. Permen Koperasi dan UKM No ..../Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan

20. Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM

21. Perka BKPM tentang Izin Prinsip Penanaman Modal

22. Perka BKPM tentang Fasilitas Penanaman Modal

23. Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

24. Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia


Unduh file lampiran
Bagikan di | Cetak | Unduh