Sumber ekon.go.id

Setelah 40 Tahunan Jalan di Tempat, Proyek Umbulan Akhirnya Bisa Segera Direalisasikan

13 Jul 2016 18:08

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Setelah 40 Tahunan Jalan di Tempat, Proyek Umbulan Akhirnya Bisa Segera Direalisasikan

Jakarta, 13 Juli 2016

Pemerintah akan segera merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum  (SPAM) Umbulan, Jawa Timur yang  sejak  40 tahunan lalu jalan di tempat. Penandatanganan  Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KKPBU) SPAM Umbulan ini rencananya akan dilaksanakan pada akhir Juli 2016. Keputusan ini diambil  saat Rapat Koordinasi Kemajuan Proyek SPAM Umbulan yanng dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini Rabu (13/7) di Jakarta.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan perwakilan dari kabupaten Gresik, kotamadya Surabaya, kotamadya Pasuruan dan kabupaten Sidoarjo.

“Ini proyek penting dan prestisius. Kalo diurut ke belakang,  proses ini sudah ada sejak tahun 1973an atau 40 tahunan yang lalu,” kata Darmin.

Menurut Darmin, pola KKPBU SPAM ini merupakan proyek pertama yang tersulit  karena  melibatkan banyak kabupaten/kota.

“Pola KKPBU ini bisa menjadi template untuk berbagai proyek infratruktur lainnya seperti SPAM di daerah lain, listrik, jalan tol dan sebagainya,” tambah Sofyan Djalil.

SPAM Umbulan  melibatkan kabupaten Pasuruan, kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik dengan total nilai investasi sebesar Rp 4,497 miliar (di luar pengadaan tanah). Produksi SPAM Umbulan sebesar  4.000 liter/detik akan menjadi sumber air minum bagi kurang lebih 1,3 juta jiwa.

“KPPBU SPAM ini bisa menjadi lesson learned, menjadi pola ke depan, kalau ada kasus seperti  ini yang melibatkan daerah. Tidak berlarut-larut sampai  bertahun-tahun.  Paling tidak bisa diputuskan di tingkat dirjen,” kata Sofyan Djalil.

Menurut Sofyan Djalil, pola kerjasama melalui KKPBU ini juga bisa menjadi alternatif untuk menampung dana hasil Tax Amnesty untuk membiayai  berbagai proyek infrastruktur seperti listrik, air, rumah sakit (teaching hospital), dan sebagainya. (ekon)

***

Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Email: humas.ekon@gmail.com
Twitter: @perekonomianRI 
Website: www.ekon.go.id


Bagikan di | Cetak | Unduh