Sumber ekon.go.id

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Bangkitkan UMKM

02 Apr 2021 10:05

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/61/SET.M.EKON.3/04/2021

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Bangkitkan UMKM

Jakarta, 01 April 2021

Penanganan pandemi di negara kita terus membaik, khususnya setelah penerapan PPKM Mikro di 15 provinsi dan pelaksanaan program vaksinasi. Hal itu tercermin dari tingkat kesembuhan dan kasus aktif yang lebih baik dibandingkan angka global. Kemudian, terjadi tren penurunan persentase kasus aktif dan tingkat kematian, dan tren kenaikan persentase kesembuhan.

Jika kondisi dari sisi kesehatan menuju ke arah lebih baik, tentunya dari sisi ekonomi pun sudah memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Misalnya, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang terus berada di level ekspansif (53,2), realisasi investasi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa lembaga internasional, seperti Bank Dunia, OECD, ADB dan IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia berada pada kisaran 4,4%-4,9% di 2021 dan 4,8%-6,0% di 2022. Proyeksi ini sejalan dengan optimisme Pemerintah Indonesia yang memperkirakan perekonomian nasional tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% di 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa di 2021 ini pemerintah yakin perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh dan penyebaran Covid-19 juga akan dapat ditekan.

“Hal ini didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terus didorong untuk memperkuat sisi daya beli (demand) dan produksi (supply). Selain terus menggulirkan program pendorong daya beli, program membantu sisi produksi juga terus diberikan. Tak lupa, pemerintah juga akan mempercepat program vaksinasi massal, menguatkan implementasi UU Cipta Kerja, dan memperluas implementasi PPKM Mikro,” jelasnya dalam Dialog Spesial Indonesia Bicara ‘Membangkitkan Potensi UMKM’ secara virtual, di Jakarta, Kamis (1/4).

Alokasi anggaran Program PEN di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan realiasi PEN di tahun lalu yang sebesar Rp579,78 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.

Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan Korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu: Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit.

“Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja (116,9 juta tenaga kerja),” ujar Menko Airlangga.

Pandemi Covid-19 memang telah mengakibatkan sebagian UMKM menghadapi permasalahan. Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM kepada 195.099 UMKM ditemukan bahwa 23,10% UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50% UMKM terhambat distribusi, dan 19,45% UMKM mengalami kendala permodalan. Lalu, hasil survei ADB juga menunjukkan kondisi sama yaitu 30,5% UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6% UMKM tutup sementara.

“Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,” ungkapnya.

Dalam masa pandemi dari tahun lalu, nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6%, sehingga pada April-Desember 2020, suku bunganya menjadi 0%. Selain itu, juga sudah dibentuk skema KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro.

Sementara, di 2021, pemerintah menetapkan perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 3%, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi sebesar Rp253 triliun.

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Turut menjadi narasumber dalam acara dialog virtual tersebut adalah Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Direktur Utama BRI Sunarso, dan CEO PT Widodo Makmur Perkasa Tumiyana, serta dimoderatori oleh Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. (rep/fsr)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id

Twitter & Instagram: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id


Bagikan di | Cetak | Unduh