Sumber ekon.go.id

Optimalkan Potensi Tiap Daerah Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial)

22 Apr 2021 20:54

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/83/SET.M.EKON.3/04/2021

Optimalkan Potensi Tiap Daerah Untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial)

Jakarta, 22 April 2021

Pada pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020, hanya terdapat 3 provinsi yang pertumbuhannya di atas nol, yakni Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Sedangkan yang mengalami kontraksi terdalam adalah Bali dengan sektor pariwisata yang sepenuhnya bergantung pada mobilitas, sementara selama pandemi mobilitas sangat dibatasi.

Tahun ini perekonomian Indonesia mulai pulih, untuk itu perlu mengoptimalkan sumberdaya lokal dan kapasitas lokal dalam rangka membangun potensinya. Motor penggerak dalam membangun ekonomi daerah merupakan seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam tingkat komunitas, perkotaan, dan kabupaten. Meskipun ini fokus ke lokal/daerah, namun perlu juga diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Dalam upaya penyelarasan kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (Spasial) di kantornya (22/4). “Kita perlu melakukan penyesuaian tentang apa yang perlu dilakukan untuk menggenjot perekonomian di daerah-daerah”, ujarnya.

“Kita dapat memanfaatkan kesempatan dengan efektif menggunakan modal tenaga kerja, modal kapital, dan segala sumber daya yang ada untuk mencapai prioritas yang ditetapkan daerah tersebut,” lanjut Airlangga.

Inisiatif wiraswasta formal, informal, mikro, menengah, dan besar untuk maju bersama juga perlu didukung dengan memfasilitasi akses pasar, juga menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan aktivitas bisnis.

Lapangan usaha yang saat ini berpotensi mendorong pemulihan ekonomi antara lain pertanian, kehutanan dan perikanan; industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; industri logam dasar; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di setiap daerah juga perlu dikawal oleh Kementerian Dalam Negeri agar selaras dengan pembangunan ekonomi nasional.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa program percepatan pembangunan ekonomi spasial ini sempat tertunda saat pandemi karena adanya pergantian prioritas. Namun jika ingin tumbuh lebih cepat maka program ini dirasa sangat penting untuk segera dilaksanakan kembali.

“Hasil dari pertemuan awal ini, akan kita cari formula yang lebih tepat  untuk mengevaluasi dan mendorong sektor perekonomian masyarakat di setiap daerah,” pungkasnya. (map/fsr)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id


Bagikan di | Cetak | Unduh