Sumber ekon.go.id

Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren berperan Strategis dalam Pemberdayaan Umat dan Ekonomi

29 Apr 2021 12:42

Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menekankan untuk memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat Usaha Mikro Kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah serta meningkatkan partisipasi pelajar/santri dan mahasiswa dalam keuangan inklusif sesuai amanat Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada ekosistem pondok pesantren melalui layanan keuangan digital dan program kemandirian ekonomi pondok pesantren guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4%, lebih tinggi dari tahun 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini tentunya sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DNKI dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.

“Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi santri/pondok pesantren dan UMK sekitar pondok pesantren sebagai bagian dari program inklusi keuangan” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris DNKI, Iskandar Simorangkir pada peresmian Implementasi Keuangan Inklusif, QRIS, dan Kemandirian Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin di Jakarta, Kamis (22/04).

Peran pondok pesantren cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yakni 87,2% atau sekitar 234.9 juta jiwa. Akselerasi edukasi/literasi keuangan syariah terintegrasi sebagai salah satu program bersama terus dilakukan. Sebanyak 170 pondok pesantren di tahun 2020, dan ditargetkan pada tahun 2024 dapat terlaksana sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Deputi Iskandar juga menekankan bahwa pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memiliki peranan penting dalam memberdayakan umat dan ekonomi syariah. Selain mengeluarkan kebijakan yang mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional serta menerbitkan peraturan baru demi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, Sekretariat DNKI bersama Bank Indonesia melakukan implementasi QRIS dan kartu santri digital.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menyatukan berbagai macam QR code dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Hal itu membuat transaksi digital menggunakan QR code menjadi lebih cepat, aman, dan tentunya mudah serta menjadi pilihan tepat untuk bertransaksi dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai bagian dari acara peresmian, para santri, pengurus dan warga binaan pondok pesantren diikutsertakan pada kegiatan edukasi seputar digitalisasi pembayaran melalui QRIS oleh Bank Indonesia, produk tabungan emas oleh Pegadaian Syariah, pesantren go digital oleh Telkom, produk layanan keuangan BSI, edukasi marketing online oleh Bukalapak, edukasi produk halal oleh BPJPH, dan edukasi kewirausahaan oleh Asosiasi CEO Mastermind Indonesia (MMI).

Kegiatan peresmian ini disertai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pondok Pesantren Minjahurrosyidin dan perwakilan pondok pesantren lainnya dengan Ibu Hj. Endang  Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H (Anggota DPR RI Komisi VIII), Pimpinan Bank Indonesia KPW DKI Jakarta, Direksi Pegadaian Syariah, PT Telkom, Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Imalta Bumi Arasy, Koharu Farm, dan Bukalapak.

Turut hadir pula Ketua Asosiasi CEO MMI, Sekjen Inkopontren, Direksi PT Nasional Madani Indonesia (NMI), perwakilan dari Bank Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Ketua PP Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren). (dep1)

***

 


Bagikan di | Cetak | Unduh