Sumber ekon.go.id

Tingkatkan Pengetahuan dalam Pengelolaan BUMN

06 May 2021 14:00

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Riset dan Inovasi menyelenggarakan Sharing Knowledge Pengelolaan BUMN di Jakarta, Selasa (4/5).

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Indeks Profesionalitas ASN tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Migas, Pertambangan dan Petrokimia Andi Novianto yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi, Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Montty Girianna

“Kegiatan Sharing Knowledge ini bertujuan menambah kompetensi pegawai dan diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas di unit Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi,” ungkap Andi.

Acara dibagi dalam tiga sesi, yang membahas hal-hal antara lain Tata Kelola Kementerian BUMN, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan BUMN, dan Pelaksanaan Pembinaan BUMN oleh Kementerian BUMN.

Narasumber yang dihadirkan adalah Koordinator Organisasi, Biro Perencanaan dan Kepegawaian Kementerian BUMN Seno Pamungkas; Asisten Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Bin Nahadi, dan Muhammad Yusuf sebagai perwakilan dari Asisten Deputi Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN.

Seno Pamungkas menyampaikan bahwa pada 29 Maret 2021, Kementerian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. 04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerjasama Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan peraturan tersebut, saat ini Kementerian BUMN mengkoordinasikan 116 BUMN yang dibagi menjadi 11 klaster, yaitu: Migas dan Energi (3 BUMN), Pangan (11 BUMN), Minerba (1 BUMN), Perkebunan dan Kehutanan (2 BUMN), Manufaktur dan  Pertahanan (9 BUMN), Kesehatan (4 BUMN), Jasa Keuangan (7 BUMN), Infrastruktur (10 BUMN), Asuransi dan DP (9 BUMN), Telkom dan Media (4 BUMN), Pariwisata (9 BUMN), Logistik (12 BUMN) dan Danareksa Scale Up dan Optimasi (35 BUMN) .

Sementara, Bin Nahadi menjelaskan saat ini Kementerian BUMN menggunakan aplikasi SILABA untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMN yang memuat data agrerat laporan keuangan BUMN secara periodik.

“Selain itu, saat ini tengah dikembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) KBUMN. SIM ini sebagai integrasi tunggal untuk Menteri, Wakil Menteri, Asisten Deputi dan Kementerian Keuangan dengan akses yang berbeda pada tiga tingkatan. SIM BUMN sedang dibangun di empat lapisan teknologi. Alat CPM on-prem atau on-cloud memungkinkan konsolidasi data semua BUMN ke dalam KPI, pelacakan keuangan, operasi dan risiko,” tutup Bin Nahadi. (dep3/rep/fsr/hls)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh