Sumber ekon.go.id

Inisiasi Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Kawasan di Jawa Barat

11 Jun 2021 13:31

Pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam percepatan pembangunan Jawa Barat yang mencakup Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan masih perlu diatur lebih lanjut.

Pengaturan pembagian peran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sebagai upaya percepatan penyusunan RPerpres, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Rapat Tindak Lanjut pada 4-5 Juni 2021 di Bandung.

Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyiapkan readiness criteria berupa penyediaan lahan dan dokumen perencanaan sebelum akhirnya dibangun oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, disampaikan pula bahwa terdapat beberapa usulan baru terkait energi terbarukan yang diusulkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Dodi S. Riyadi yang mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo menyampaikan bahwa diperlukan penajaman program atau kegiatan yang menjadi prioritas, khususnya yang dapat dilaksanakan pembangunannya sebelum 2024.

“Khusus program/proyek yang menggunakan skema KPBU dan proyek-proyek energi, diharapkan pada 2024 sudah mencapai tahapan Financial Closing. Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan, diharapkan usulan program/kegiatan yang diterima sudah dilengkapi dokumen perencanaan dan lahan sudah tersedia,” ujarnya.

Selanjutnya, masih akan ada beberapa program/kegiatan yang perlu diklarifikasi ke kementerian/lembaga terkait. Hasil klarifikasi tersebut kemudian akan dijadikan acuan penyempurnaan narasi Rencana Aksi serta list program/kegiatan yang akan dilampirkan dalam RPerpres terkait Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Rapat kali ini juga merupakan tindak lanjut dari survei yang sudah dilakukan di minggu ketiga dan keempat Mei 2021 lalu. Pelaksanaan survei itu mencakup beberapa kabupaten/kota yang berada di Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat bagian Selatan. Hasil pelaksanaan survei lapangan ditajamkan lagi dalam rapat ini untuk dimasukkan dalam list usulan program/kegiatan sebagai lampiran RPerpres. (dep6/rep/fsr/hls)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh