Sumber ekon.go.id

Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)

14 Jun 2021 10:38

Proses konstruksi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang terus diakselerasi, khususnya dalam hal pembangunan dryport (pelabuhan darat) dan jaringan gas bumi untuk mendukung operasional tenant di dalam KITB.

Dryport yang diperkirakan memiliki luas 15,7 hektar ini direncanakan akan di bangun di Stasiun Plabuan. Saat ini, tahap Basic Engineering Design (BED) proyek telah diselesaikan sambil melakukan pembebasan lahan. Pengembangan proyek ini sangat penting untuk menunjang konektivitas angkutan logistik KITB dengan moda kereta api. Stasiun kereta api yang terletak persis di pinggir pantai ini berada diantara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Semarang Tawang. Secara pararel, PT KAI sedang dalam dalam proses pembangunan konektivitas jalur kereta api dari Stasiun Semarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas, khususnya pada area Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS).

Sementara itu, kebutuhan gas KITB saat nanti beroperasi pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 24 MMSCFD. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT KITB telah bekerjasama dengan PGN dengan skema revenue sharing dalam pembangunan pipa transmisi Gresik - Semarang dan pipa transmisi Cirebon - Semarang guna menyalurkan gas yang bersumber dari Jambaran Tiung Biru yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang saat ini dioperasikan oleh PT Pertamina EP Cepu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Montty Giriana yang diwakili oleh Asisten Deputi Niaga dan Transportasi Ahmad Bastian Halim melaksanakan Focus Group Discussion yang bertajuk “Pemanfaatan Stasiun Kereta Api dan Pembangunan Jaringan Gas dalam Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang” yang berlangsung pada Kamis (10/06) di Kota Semarang, dalam rangka menggali hambatan dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh KITB dalam mengembangkan proyek dryport dan jaringan gas.

Untuk mendukung percepatan proyek KITB, Pemerintah akan segera menyelesaikan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Proyek KITB, yang didalamnya akan mengatur hal-hal krusial yang diperkirakan akan dapat mempercepat penyelesaian proyek, diantaranya pengaturan harga gas industri, pengadaan tanah, dan lain sebagainya.

Untuk mendorong pengembangan KITB diperlukan pula revisi Perpres tentang Penetapan Harga Gas Bumi dengan substansi penambahan industri otomotif dan industri elektronik. Sebagai informasi tambahan, saat ini Pemerintah sedang memproses pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh PT Kawasan Industri Wijayakusuma, salah satu anggota Joint Venture dari PT KITB.

Kegiatan FGD yang dilaksanakan secara luring maupun daring tersebut, ditutup dengan kunjungan ke lokasi proyek KITB di Kabupaten Batang untuk meninjau lokasi marketing gallery, sejumlah calon lahan untuk tenant, dan Stasiun Plabuan sebagai calon lokasi dryport kawasan industri.

Turut hadir dalam FGD tersebut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Bappenas Taufiq Hidayat Putra, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Perekonomian Tulus Hutagalung, Perwakilan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jimmy M. Gultom, Perwakilan Ditjen Migas Kementerian ESDM Aletona, Perwakilan PT KAI Suharjono, Perwakilan dari PT KITB Galih Saksono, dan Perwakilan PT PGN Houstina Sari. (dep3/ag/fsr/hls)


Bagikan di | Cetak | Unduh