Sumber ekon.go.id

Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

21 Jun 2021 13:08

Pemerintah terus melakukan langkah akselerasi untuk menciptakan birokrasi yang fleksibel dan mengambil langkah nyata dalam mempercepat proses reformasi birokrasi. Penyederhanaan jabatan struktural yang dilakukan Kementerian dan Lembaga telah mencapai 90 persen pada Februari 2021. Sekitar 39.000 jabatan setingkat Eselon III dan Eselon IV sudah dialihkan ke jabatan fungsional.

Untuk penyederhanaan organisasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Pertemuan Pembahasan dan Sosialisasi Rencana Pengalihan Penyederhanaan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, khususnya untuk Analis Kebijakan, Rabu (16/6).

“Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja Pemerintah kepada publik,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna yang diwakili Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Andi Novianto.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Amar Yasir Moestofa mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengajukan usulan penyetaraan  jabatan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nantinya akan dilakukan proses validasi untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi persetujuannya.

Berdasarkan Permenpan RB No. 17 Tahun 2021, penyetaraan jabatan dapat dilakukan dengan mengalihkan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional.

“Implementasi jabatan fungsional ke depan merupakan suatu tantangan bagi staf di Kedeputian III sehingga penyetaraan ke Analis Kebijakan perlu disiapkan secara baik agar tujuan penyetaraan tersebut dapat tercapai dan kapasitas staf dapat ditingkatkan,”  pungkas Andi.

Untuk staf di Kedeputian, termasuk Deputi III, penyetaraan jabatan fungsional yang lebih cocok adalah sebagai Analis Kebijakan. Namun demikian, implementasi dari jabatan fungsional Analis Kebijakan memiliki beberapa tantangan yaitu terbatasnya jumlah formasi jabatan fungsional pada jenjang yang lebih tinggi yang dapat mengakibatkan terhambatnya kenaikan jenjang dan golongan ruang.

Selanjutnya, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ayu Sukorini yang hadir sebagai narasumber pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa transformasi organisasi di BKF Kementerian Keuangan sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menjawab kebutuhan organisasi yang dimulai dengan observasi dan kajian atas kondisi organisasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan baru dapat diimplementasikan pada tahun 2019.

Kemudian, selaku salah satu Analis Kebijakan Kemenko Perekonomian Arief Budi Sulistya menginformasikan bahwa penilaian angka kredit dan policy brief harus dilakukan oleh setiap Analis Kebijakan. Angka kredit didistribusikan sesuai peran dalam tim dan setiap individu mendapatkan angka kredit maksimal dari satuan hasil yang dikerjakannya.  Dengan adanya pengalihan jabatan, maka penilaian ASN akan didasarkan pada kinerjanya.

Beberapa kegiatan yang dapat diperhitungkan sebagai angka kredit Analis Kebijakan mencakup penyusunan naskah akademis, telaahan staf, policy paper, dan keikutsertaan dalam diklat. Pengalihan jabatan di Kemenko Perekonomian ini memberikan kesempatan bagi setiap ASN untuk meningkatkan kinerjanya guna mendapatkan angka kredit yang maksimal.

Selanjutnya pertemuan yang dimoderatori oleh Kabid Protakel Kedeputian III Suparjo dilanjutkan dengan diskusi penyusunan analis jabatan dan beban kerja. (dep3/ltg/fsr)

 

 


Bagikan di | Cetak | Unduh