Sumber ekon.go.id

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Proyek Strategis Nasional Penyediaan Air Minum

25 Jun 2021 14:57

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai salah satu proyek showcase dan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan kualitas produksi berupa air layak minum, proyek ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pelaksanaan KPBU sektor Air Minum di Indonesia.

Pada saat peresmian Proyek SPAM Umbulan beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa air SPAM Umbulan harus dapat digunakan secara maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Strategi Penyerapan dalam Operasional KPBU SPAM Umbulan, Senin (21/6).

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Pusat berkomitmen untuk mendukung pembangunan pipa ke pelanggan untuk penyerapan air SPAM Umbulan dengan mengalokasikan anggaran sebesar  538,1 milyar rupiah yang akan disalurkan melalui APBN Pagu Indikatif Kementerian PUPR, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Hibah Air Minum. Kemudian Bupati Sidoarjo dan Bupati Gresik juga berkomitmen untuk menyesuaikan penyerapan dan tarif baik untuk alokasi pelanggan domestik dan pelanggan industri.

“Dengan upaya debottlenecking dan percepatan untuk mendukung penyerapan Air SPAM Umbulan dari Pemerintah Pusat dan kepastian dari komitmen Pemerintah Daerah, diharapkan hambatan dalam operasional SPAM Umbulan dapat teratasi dan SPAM Umbulan dapat menjadi showcase yang baik bagi dunia investasi KPBU khususnya dalam sektor SPAM,” kata Wahyu.

Rapat yang digelar secara hybrid tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Plh. Sekda Provinsi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum D Badan Usaha Jasa Air BUMD dan BUMDES Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Utama PT Air Bersih Jawa Timur, Perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur, Perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perwakilan PT Indonesia Infrastructure Finance, dan stakeholder terkait. (dep6/ltg/fsr/ltg)


Bagikan di | Cetak | Unduh