Sumber ekon.go.id

Pemerintah Lakukan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

01 Oct 2021 16:10

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/308/SET.M.EKON.3/10/2021

Pemerintah Lakukan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Surabaya, 1 Oktober 2021

Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran. Demi memastikan pencapaian sasaran prioritas Pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke salah satu provinsi prioritas yakni Provinsi Jawa Timur, Kamis (30/09).

Pada kunjungan kerjanya tersebut, Wapres K.H Ma’ruf Amin melakukan rapat kerja dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta 5 Bupati yang wilayahnya menjadi prioritas di tahun 2021. Khusus untuk 5 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini memiliki total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 508.571 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Kabupaten yang menjadi prioritas tersebut yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep.

Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021. Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.

Wapres mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program-program yang telah dilaksanakan seperti Program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, PKH Plus dan lainnya. Namun demikian Wapres mengingatkan bahwa tetap diperlukan kerja ekstra keras untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di tahun 2021 tersebut perlu menentukan fokus prioritas dan sekaligus memfokuskan sumber daya untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem.

Masih dalam rangkaian kunjungan kerja bersama Wapres di Provinsi Jawa Timur, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang hadir mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, turut meninjau progres pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock Eco Industrial Park di Sidoarjo. Kawasan ini rencananya akan menempati lahan seluas 148 hektar dari alokasi total kawasan industri 410 hektar.

Kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi Kawasan Industri terintegrasi termasuk memfasilitasi laboratorium sertifikasi halal. Visi dari penyiapan Kawasan Industri Halal adalah turut melibatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam rantai pasok industri halal global.

Peninjauan dilanjutkan ke lokasi hasil olahan produk halal Provinsi Jawa Timur dan juga dilakukan pelepasan ekspor produk halal berupa aneka krupuk dan keripik ke Nagoya Jepang oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ltg/fsr)

***

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia


Bagikan di | Cetak | Unduh