KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/325/SET.M.EKON.3/10/2021

Menko Airlangga Dampingi Presiden Joko Widodo Memulai Program BT-PKLW

Yogyakarta, 9 Oktober 2021 

Keberpihakan Pemerintah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat telah diwujudkan dengan berbagai program yang menjadi bagian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program yang ditujukan untuk masyarakat kecil adalah Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) yang memberikan bantuan uang tunai untuk pelaku usaha mikro (PKL dan Pemilik Warung), yang disalurkan melalui POLRI dan TNI. Program ini bertujuan untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat yang menjalankan usaha mikro, terutama PKL dan warung, atas dampak dari penerapan PPKM Level 4 di 141 Kabupaten/Kota di 28 Provinsi berdasarkan Inmendagri No. 27 dan 28 tahun 2021.

Tujuan utama program BT-PKLW ini, selain untuk meringankan beban PKL dan Pemilik Warung yang terkena dampak penerapan PPKM Level 4 pada masa pandemi, juga untuk mendorong agar PKL dan Pemilik Warung bisa segera bangkit kembali seiring dengan perbaikan situasi pandemi. Para penerima BT-PKLW adalah PKL dan Pemilik Warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Bantuan ini diberikan kepada 1 juta PKL dan Pemilik Warung, sampai dengan akhir tahun 2021.

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono X menyalurkan BT-PKLW secara langsung kepada para penerima di kawasan Malioboro Yogyakarta pada Sabtu (9/10). Presiden juga melakukan dialog dengan para pedagang penerima bantuan dan berharap agar program BT-PKLW benar-benar bermanfaat untuk membantu para PKL dan Pemilik Warung untuk mulai bangkit kembali setelah sekian lama terkena dampak pandemi Covid-19.

“Pada kesempatan ini, saya resmikan dimulainya pemberian bantuan tunai untuk 1 juta pedagang kaki lima dan warung-warung kecil di seluruh Indonesia. Diberikan bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta,” disampaikan Presiden Joko Widodo di tengah-tengah para pedagang di Kawasan Malioboro.

Dengan telah dimulainya penyaluran program bantuan tunai melalui Program BT-PKLW ini, secara bersamaan telah dilakukan penyaluran di 141 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh TNI dan POLRI, yaitu melalui Polres dan Kodim yang dilakukan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dengan menggunakan sistem aplikasi yang sudah disiapkan oleh TNI dan Polri guna menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik atas program ini.

Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa saat ini mesin pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik, seiring dengan situasi pandemi yang semakin terkendali dan didukung oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang telah divaksin. Kepercayaan diri masyarakat untuk beraktifitas mulai meningkat, sehingga berdampak baik untuk ekonomi masyarakat, termasuk sektor pariwisata yang mulai berangsur pulih.

“Saat sekarang, Yogyakarta masih berada pada level 3. Secara riil Yogyakarta ada pada level 2, namun karena ada salah satu Kabupaten yang berada pada level 3, secara keseluruhan kita akan melihat satu minggu ke depan. Untuk level 3, sebagian pasar sudah boleh dibuka. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta juga sangat baik di tingkat 11,81% pada kuartal 2 tahun 2021,“ ujar Menko Airlangga.

Program BT-PKLW diinisiasi untuk melengkapi program Pemerintah yang sudah berjalan selama ini seperti BPUM, subsidi bunga KUR, penjaminan kredit modal kerja UMKM, PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah, dan restrukturisasi kredit UMKM. Skema penyaluran yang dilakukan melalui petugas Polri dan TNI mempertimbangkan efektivitas penyaluran bantuan secara cepat dan merata di seluruh Indonesia, dan langsung dapat diterima oleh masyarakat kecil.

Petugas Polri dan TNI terjun langsung untuk mendata dan melakukan verifikasi PKL dan pemilik warung yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Calon penerima yang telah terdata dan terverifikasi akan menerima undangan untuk pengambilan BT-PKLW di kantor Polres atau Kodim setempat.

Per 8 Oktober 2021, data calon penerima yang sudah masuk sebesar 930.773 orang dan Sebagian besar sudah terverifikasi. Data ini terus ditingkatkan dan diproses hingga mencapai angka yang ditargetkan. Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari total 19.360 penerima BT-PKLW, bantuan sudah tersalurkan kepada 7.341 PKL dan Pemilik Warung atau sudah mencapai 39,68%. Untuk Provinsi DIY yang sudah terdata sebanyak 24.518 orang, dan yang sudah disalurkan oleh POLRI sebanyak 7.471 orang. Sedangkan untuk wilayah Kota Yogyakarta sendiri, dari total 4.974 data penerima BT-PKLW, bantuan yang sudah tersalurkan kepada 963 PKL dan Pemilik Warung atau sudah mencapai 21,40%. (ltg/fsr/hls)

***

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso    

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia