Sumber ekon.go.id

Pemerintah Fasilitasi Program Percepatan Pengembangan Wilayah di Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

13 Nov 2021 13:23

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembangunan daerah yang berkeadilan serta berkelanjutan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Hal ini sekaligus untuk dapat menjawab isu dan tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, afirmasi dan keberpihakan terhadap lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi disparitas perekonomian antar wilayah. 

Melalui kebijakan tersebut diharapkan terdapat komitmen bersama dalam pembangunan daerah dan kawasan Jawa Barat yang meliputi 7 daerah di bagian utara (Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan) dan 6 daerah dibagian selatan (Sukabumi, Cianjur, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran).

Secara keseluruhan, terdapat 81 proyek di Kawasan Rebana sebagai bagian Super Koridor Ekonomi Pantura Jawa dan 89 proyek di Kawasan Selatan Jawa Barat dengan total pembiayaan hampir Rp 400 Triliun atau hampir 10 kali lipat APBD 2020 Provinsi Jawa Barat.

“Percepatan pengembangan Kawasan Rebana ditujukan untuk optimalisasi PSN yang telah selesai dan fokus pada pengembangan industri besar serta dukungan infrastruktur di perkotaan. Sedangkan pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dipersiapkan untuk strategi pada sektor pariwisata dan kelautan perikanan sebagai sektor yang mampu mendorong ekonomi masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo pada acara West Java Investment Summit (WJIS) 2021 secara virtual.

Beberapa proyek dan program yang masuk dalam Perpres 87/2021 antara lain Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Seksi 3-6), Pembangunan Jalan Tol Kertajati-Indramayu, Pembangunan Kereta Cepat Bandung-Kertajati, Pengembangan Kawasan lndustri Sultan Werdinata, Pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, Pengembangan Pump Storage Upper Cisokan, Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Matenggeng Pumped Storage, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Sukabumi, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Garut, dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Galunggung.

Dalam acara WJIS 2021 yang bertempat di Savoy Homann Hotel Bandung tersebut, dilakukan penyerahan Perpes 87/2021 secara simbolis oleh Deputi Ekonomi Sekretariat Kabinet Shatya Bhakti Parikesit kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kamis (21/10), didampingi oleh Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Muksin.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa Kawasan Rebana akan difokuskan untuk pembangunan industri dan 13 kota baru, sementara bagian selatan lebih diarahkan untuk pembangunan pariwisata, agribisnis, kelautan dan perikanan serta energi terbarukan.

Sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diharapkan tidak hanya mampu mendorong pembangunan program strategis skala besar, tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat skala Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berbagai upaya harus dilakukan guna memperkuat ketahanan ekonomi menuju pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan komitmen bersama dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakselerasi berbagai langkah dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi ke depan maupun memformulasi ide dan terobosan yang inovatif guna percepatan pembangunan ekonomi khususnya dalam menarik investasi di Jawa Barat.

Pemerintah Daerah diharapkan segera menindaklanjuti Perpres tersebut dengan menyusun Rencana Aksi dan penyiapan dokumen prasyarat pelaksanaan proyek dan program dalam skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha serta inventaris kebutuhan lahan dalam pengadaan tanah maupun menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Diterbitkannya Perpres ini menunjukkan dukungan nyata dari Pemerintah dalam bentuk fasilitasi program percepatan pengembangan wilayah,” pungkas Deputi Wahyu. (dep6/frh/fsr)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh