Sumber ekon.go.id

Kemenko Perekonomian Raih Penghargaan Sistem Merit ASN dari KASN

27 Jan 2020 18:31

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk penerapan Sistem Merit (Merit System) ASN dengan predikat “Sangat Baik”. Penghargaan tersebut diterima secara simbolis oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono yang diberikan oleh Komisioner KASN Sri Hadiati dan Mustari Irawan, di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/1).

Berdasarkan proses penilaian dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh KASN, Kemenko Perekonomian masuk dalam Kementerian kategori IV (Sangat Baik) melalui Keputusan KASN No. 2/KEP.KASN/C/I/2020 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penilaian dilakukan melalui aplikasi pengawasan mandiri penilaian sistem merit berbasis teknologi informasi bernama Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (Sipinter) milik KASN. KASN menilai 8 (delapan) aspek dengan standar dan bobot penilaian berbeda untuk setiap aspeknya. Ke-8 aspek yang dinilai yaitu: (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pengembangan karir, (4) promosi dan mutasi, (5) manajemen kinerja, (6) penggajian, penghargaan dan disiplin, (7) perlindungan dan pelayanan, dan (8) sistem informasi.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono menyampaikan bahwa Kemenko Perekonomian dalam proses perekrutan dan pengisian jabatan tinggi mempertimbangkan hasil asesmen dan penilaian talent pool pegawai serta mengedepankan proses yang bersih dan transparan.

“Kami berharap Kemenko Perekonomian senantiasa konsisten dalam meningkatkan pengelolaan SDM menjadi lebih baik lagi,” ungkapnya.

Senada, Komisioner KASN Sri Hadiati menyampaikan bahwa hasil ini bukan akhir dari perbaikan sistem, sehingga instansi yang telah mendapatkan predikat “Sangat Baik” harus terus melakukan perbaikan, terutama pada aspek pengembangan karir pegawai.

Sistem merit sendiri merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Dengan demikian, tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat terwujud.

Penerapan sistem merit telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam implementasinya, UU tersebut mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka, dan instansi pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem merit.

Selaras dengan amanat tersebut, beberapa progres dan perubahan telah dilaksanakan untuk terwujudnya sistem merit di Kemenko Perekonomian. Pertama, menetapkan Permenko No. 3 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi, di mana setiap jabatan telah memiliki standar kompetensi tertentu. Sehingga, para ASN yang akan menduduki suatu jabatan harus memenuhi standar kompetensi tertentu sesuai peraturan.

Proses asesmen juga telah dilaksanakan guna memetakan kompetensi dan kualifikasi para ASN di Kemenko Perekonomian. Kemudian, kalender diklat telah disusun dengan menyesuaikan kompetensi jabatan yang dibutuhkan untuk menutup gap kompetensi para ASN.

Terakhir, sudah dibentuk Sistem Manajemen Talenta yang berfungsi memetakan posisi para ASN berdasarkan kuadran kompetensinya masing-masing. Jadi, dapat diperoleh informasi mengenai para ASN yang berada pada Kuadran STAR, yang akan diusulkan untuk memperoleh promosi jabatan.

Selaras dengan hal tersebut, telah ditetapkan Kepmenko No. 207 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai sebagai dasar aturan dalam evaluasi kinerja serta pengusulan promosi ASN.

 

Sosialisasi LHKPN & Pengisian SPT Pajak 2019

Masih dalam rangkaian acara yang sama, dilaksanakan juga Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosialisasi LHKPN dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan KPK No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kabar baiknya, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN bagi wajib lapor di Kemenko Perekonomian mencapai 100% pada tahun lalu.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Sosialisasi Pengisian SPT Pajak Tahun 2019 oleh KPP Jakarta Sawah Besar Dua. Sosialisasi pengisian SPT pajak 2019 dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan ASN Kemenko Perekonomian untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu melaporkan pajak penghasilan tahunannya. (rep/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh
Berita Terkini
Apa itu New Normal?
2020-05-31 17:58:52
Komentar