KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/153/SET.M.EKON.3/3/2022

Penguatan Ekosistem Halal Value Chain untuk Mendukung Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Jakarta, 19 Maret 2022

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah masuk di jalur positif yang terlihat dari perbaikan sisi permintaan dan pertumbuhan dari sisi suplai. Berbagai perbaikan leading indicator di awal tahun 2022 mengindikasikan prospek perekonomian Indonesia yang baik kedepan. Peningkatan yang terus berlanjut pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengindikasikan terus meningkatnya pemulihan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, perekonomian global pada tahun 2022 diproyeksikan masih melanjutkan tren pemulihan dan akan bertumpu pada transisi pandemi menjadi endemi. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,4%. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,2% (yoy).

Asesmen berbagai lembaga internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia cukup resilient terhadap tekanan global. Di tengah tekanan inflasi global, inflasi Indonesia di Februari 2022 masih terkendali berada di bawah kisaran target sebesar 2,06% (yoy).

”Perlu menjadi perhatian juga bahwa ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia merupakan sektor yang memiliki peluang pertumbuhan menarik secara global,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan yang disampaikan secara daring pada acara Studium Generale Universitas Islam Nusantara dengan tema “Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia Pasca Pandemi”, Sabtu (19/03).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2022, salah satunya dengan memberikan stimulus bagi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain terutama sektor pertanian yang terintegrasi, kuliner halal, dan fashion muslim.

Selain itu, akan dilakukan percepatan perluasan implementasi halal assurance system sebagai percepatan sertifikasi halal pelaku UMK, perluasan penyaluran Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS), penerapan pembiayaan kreatif syariah, serta implementasi layanan syariah BP JAMSOSTEK.

”Saat ini kita juga sedang mengalami pertumbuhan ekonomi digital, didorong oleh terjadinya pergeseran perilaku masyarakat ke platform digital. Oleh karena itu, dukungan untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk mendorong produktivitas masyarakat juga akan terus dilakukan,” terang Menko Airlangga.

Berbagai strategi telah diterapkan antara lain melalui Kartu Prakerja, Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM termasuk UMKM yang bergerak di sektor halal.

Penyiapan digital talent juga memerlukan dukungan dari sektor pendidikan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 Triliun pada tahun 2022. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu reformasi pendidikan dengan arah kebijakan yang secara umum difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan nasional.

Pendidikan juga menjadi salah satu isu yang diangkat dalam working group dan engagement group G20. Dalam Presidensi G20 Education Working Group, Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil melakukan transformasi pendidikan menyeluruh yang berkualitas meskipun diterpa pandemi.

Pemerintah Indonesia mengajak untuk saling bahu membahu dalam hal peningkatan pendidikan dan kebudayaan. Ajakan ini dirumuskan dalam bentuk empat agenda prioritas pada Education Working Group G20, antara lain Pendidikan Berkualitas untuk Semua, Teknologi Digital dalam Pendidikan, Solidaritas dan Kemitraan, serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19. (ag/fsr)

***

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok & Youtube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia