Pemerintah bersama stakeholder keuangan inklusif kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada sektor perikanan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam berbagai kesempatan pun telah menekankan agar perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan. Salah satunya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan nelayan sesuai amanat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

“Sekretariat DNKI bersama mitra keuangan inklusif baik BUMN dan BUMD juga telah menyusun skema perluasan inklusi keuangan bagi nelayan melalui sinergi dan kolaborasi program sebagai implementasi yang konkret dari pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang diwakili oleh Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo pada kegiatan Focus Group Discussion Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Nelayan anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Pekalongan, Kamis (7/04).

Melalui sinergi dan kolaborasi berbagai program dalam rangka perluasan keuangan inklusif, nelayan tradisional dapat mengoptimalkan hasil perikanan melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi nelayan dengan melahirkan nelayan milenial. Integrasi kegiatan ekonomi dengan keuangan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup Pemerintah, nelayan, offtaker, lembaga keuangan, industri, dan lain sebagainya.

“Kolaborasi antara DNKI dengan Pemerintah Kota Pekalongan melalui digitalisasi pada ekosistem perikanan dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi khususnya bagi nelayan tradisional,” pungkas Asdep Erdiriyo.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Pekalongan Salahudin menyampaikan apresiasi dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Pekalongan untuk mendukung program keuangan inklusif bagi nelayan. Sebagai daerah pesisir, Kota Pekalongan memiliki potensi dan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam FGD ini Wakil Walikota Pekalongan H. Salahudin, Pembina dan Pimpinan KNTI, Pimpinan OPD Kota Pekalongan terkait, Direksi Bank Mandiri, BJB, Jamkrindo, Pegadaian, Pertamina Patraniaga, BULOG, Asosiasi Sarjana Membangun Desa (ASMD), dan Sinergy Fresh Indonesia. (dep1/ltg/fsr)