Sumber ekon.go.id

Libatkan Hasil Studi Kasus di 5 Kota, Kemenko Perekonomian Lakukan Identifikasi Potensi Implementasi Skema Land Value Capture

24 Jun 2022 19:15

Pemerintah tengah mendorong implementasi skema Land Value Capture (LVC) yang merupakan serangkaian mekanisme yang digunakan untuk memonetisasi peningkatan nilai tanah/lahan yang muncul akibat adanya pembangunan infrastruktur pada area tersebut. Hal ini dilakukan karena LVC berpotensi dapat menguatkan perekonomian nasional melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan hal itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan World Bank dan DFAT Australia telah menyusun kajian demo proyek dalam rangka mengidentifikasi potensi implementasi skema LVC. Kajian tersebut dilakukan dengan mengambil studi kasus di 5 kota, yaitu Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Semarang, dan Palembang.

Dalam kegiatan penyampaian hasil kajian demo proyek terkait skema LVC, Jumat (17/06) di Bandung, pertemuan yang digelar baik secara luring maupun daring tersebut diselenggarakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan FGD membahas tentang hasil kajian demo proyek pada studi kasus pengembangan Kawasan Gedebage Bandung yang meliputi Rencana Kawasan Perumahan Aparatur Sipil Negara dan kawasan pengembangan serba guna di sekitarnya.

Dalam FGD yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Pricewaterhousecoopers (PwC) membahas tentang langkah penting yang harus dilakukan dalam proses penciptaan dan penangkapan nilai yang akan mendukung implementasi skema LVC.

Keempat langkah tersebut yakni adanya komitmen Pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur publik, dilakukan identifikasi terhadap penerima manfaat komersial dari pembangunan infrastruktur, pemilihan instrumen dan mekanisme penangkapan yang tepat, dan melakukan intervensi pembiayaan dengan menghitung nilai yang dapat ditangkap dengan instrumen dan mekanisme yang dipilih.

Selanjutnya, FGD juga membahas pemilihan instrumen dan mekanisme implementasi skema LVC yakni development impact fee atau tarif dampak lingkungan, betterment levy atau tarif perbaikan lingkungan, dan tarif LVC di atas lahan konsesi Bangun-Guna-Serah (Build-Operate-Transfer/BOT).

Pada kesempatan tersebut, PwC menyampaikan bahwa betterment levy atau tarif perbaikan lingkungan akan menjadi instrumen yang tepat untuk potensi implementasi LVC pada lokasi studi. Pemilihan instrumen dan mekanisme tersebut didasari oleh adanya rencana pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah yang diproyeksikan akan ikut meningkatkan produktivitas pengembangan real estate di sekitarnya.

Perlu diketahui bahwa acara FGD tentang hasil studi terkait skema LVC di Indonesia diselenggarakan secara berseri. Dalam setiap FGD, pemaparan hasil kajian demo proyek ini diikuti juga dengan sesi tanya jawab yang diharapkan dapat membantu peserta FGD memahami materi yang disampaikan serta memberikan masukan yang membangun kepada pihak konsultan yang melakukan kajian tersebut.

Dalam penyampaian hasil kajian yang pertama di Jakarta (15/06), Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyampaikan bahwa studi terkait potensi implementasi skema LVC di Indonesia telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, Pemerintah mengembangkan regulasi agar skema LVC dapat diterapkan di Indonesia dengan diikuti kajian implementasi pada beberapa lokasi demo project. Draft regulasi berupa Peraturan Presiden yang akan menjadi landasan dalam implementasi skema LVC telah selesai disusun dan akan melalui proses harmonisasi sebagai tahapan legalisasi selanjutnya.

“Dengan adanya FGD berseri ini diharapkan dapat menghasilkan strategi untuk mendorong pengembangan skema LVC di Indonesia agar tercipta sumber pendanaan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas Asdep Suroto.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Bappenas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan para akademisi.

Acara FGD tentang identifikasi potensi implementasi skema LVC selanjutnya akan membahas tentang studi kasus yang dilakukan di Kota Semarang dan rencananya akan diadakan pada tanggal 12 Juli 2022. (dep6/ltg/fsr)


Bagikan di | Cetak | Unduh