Sumber ekon.go.id

Implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU)  Perkuat Kelangsungan Usaha Pasca Bencana

13 Jul 2022 13:43

Salah satu fokus terbesar Pemerintah dalam siklus manajemen bencana masih berada pada upaya tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana. Perhatian dan kegiatan terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya dari para pelaku usaha masih perlu ditingkatkan.

Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam “Bali Agenda for Resilience” sebagai hasil dari pelaksanaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali pada 23-28 Mei lalu sebagai upaya untuk mencapai agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) sangat dibutuhkan untuk memperkuat ketangguhan/ketahanan bencana suatu wilayah dan menjamin kelangsungan usaha pascabencana, khususnya dari aspek ekonomi.

Dalam rangka mendorong akselerasi implementasi SMKU, Kemenko Perekonomian melakukan Sosialisasi SNI ISO 22301:2019 tentang Keamanan dan Ketahanan – Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha – Persyaratan, Selasa (28/06).

“Pelaku usaha, pengelola Kawasan Strategis Ekonomi (KSE), ataupun sektor swasta diharapkan dapat berinisiatif secara sukarela untuk mengimplementasikan SMKU untuk menciptakan ketahanan usaha, terutama pada sektor-sektor kritis. Hal ini juga bermanfaat untuk meminimalkan potensi kerugian ekonomi akibat gangguan/bencana, sehingga pemulihan usaha kawasan pasca bencana dapat dilaksanakan dengan lebih cepat,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo.

Sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 160 peserta dari perwakilan Kementerian/Lembaga pusat antara lain Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Pengelola KSE, Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Akademisi, Asosiasi, dan Lembaga Donor.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi Kemenko Perekonomian Muksin turut mengungkap bahwa praktik penerapan SMKU di negara lain telah umum dilakukan dan sebagian besar untuk sektor swasta. Dari beberapa kajian, di Jepang dan Amerika Serikat, SMKU terbukti efektif menghadapi disrupsi besar. Hasil survei International Organization for Standardization (ISO) juga menunjukkan bahwa implementasi SMKU di Indonesia masih rendah dan mayoritas diterapkan pada sektor Perbankan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Migas.

Untuk itu, Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi mendorong implementasi SNI ISO 22301:2019 di masing-masing sektor/wilayah yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya. Selain itu, Sektor swasta dan pengelola KSE diharapkan dapat mengimplementasikan SNI ISO 22301:2019 di masing-masing usahanya. Asosiasi, Akademisi, dan Pusat Studi Bencana di Indonesia juga diharapkan untuk mendukung melalui kajian-kajian terkait SMKU serta turut mendorong dan memfasilitasi implementasinya, khususnya di sektor yang membutuhkan pendampingan, seperti sektor UMKM. (dep6/dlt/fsr)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh