Sumber ekon.go.id

Pemerintah Dukung Sinergi Program Teknologi Keuangan Digital di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan

13 Aug 2020 15:50

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/96/SET.M.EKON.2.3/08/2020

Pemerintah Dukung Sinergi Program Teknologi Keuangan Digital di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan

Jakarta, 13 Agustus 2020

Sebagai bagian dari Program Reset dan Transformasi Ekonomi dalam mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antar stakeholder keuangan digital untuk mengembangkan keuangan syariah inklusif di pondok pesantren (ponpes) dan lembaga pendidikan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan, sinergi program keuangan digital merupakan pendekatan hulu hingga hilir berbasis keuangan digital. Hal tersebut meliputi edukasi/literasi keuangan; berbagai program Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta nasional; serta monitoring dan evaluasi secara digital dalam rangka peningkatan keuangan inklusif dan syariah.

Implementasi sinergi program keuangan digital juga didukung stakeholder terkait antara lain: PT Telkom Indonesia, PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja, Digital Warga Nusantara, K/L, BUMN, dan swasta nasional, sehingga diharapkan dapat menjadi one stop service melalui iPesantren dalam rangka edukasi/literasi keuangan, serta monitoring dan evaluasi efektivitas sinergi program antar stakeholder.

“Dengan iPesantren diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan keuangan syariah dan inklusif di ponpes dan lembaga pendidikan, serta masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ponpes memiliki potensi besar dalam mendukung program unggulan ekonomi nasional,” jelas Iskandar, yang juga mengetuai Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), saat memberi sambutan di acara Webinar Sinergi Program Teknologi Keuangan Digital di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan, di Jakarta, Kamis (13/8).

Dari 28.194 pondok pesantren, sekitar 44% atau 12.400 pesantren memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal tersebut membuka potensi agribisnis yang dapat menggerakkan ekonomi pesantren dan pedesaan. Pada tahap awal piloting iPesantren akan dilaksanakan di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan 100 ponpes binaannya.

Ia pun mengapresiasi inisiatif dari NU untuk menerapkan ekosistem keuangan syariah digital melalui Kartu Santri dan WarNU digital. Implementasi tersebut harusnya semakin didorong mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, serta dalam keadaan pandemi Covid-19 yang mengharuskan menjaga jarak antar satu sama lain dan mengurangi penggunaan uang kartal.

“Saya bangga dengan warga NU yang cepat beradaptasi dengan teknologi, ditambah lagi dengan iPesantren, maka akan mendorong perekonomian lokal. Ke depannya, saya akan tantang produk apa yang akan dikembangkan di pesantren dan di sekitarnya, dalam rangka menyukseskan program ‘One Village, One Product’ atau ‘One Pesantren, One Product’,” pungkasnya.

Langkah ini sejatinya merupakan bagian dari upaya pemerintah yang mengambil langkah extraordinary dengan melakukan berbagai program seperti Exit Strategy, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta Reset dan Transformasi Ekonomi. Ada lima program utama, yaitu Indonesia Aman, Sehat, Berdaya, Tumbuh, dan Bekerja. Tujuan utamanya adalah mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar NU Bidang Perekonomian K.H. Eman Suryaman, Komisaris PT Telkom Marcelino Pandin, CEO iPesantren Gunawan Arifin, perwakilan Direksi Bank Jabar dan Banten (BJB), BRI Syariah, LinkAja, civitas akademika UNU Cirebon, serta perwakilan pengurus ponpes binaan UNU. (dep1/rep/iqb)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id


Bagikan di | Cetak | Unduh