KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/732/SET.M.EKON.3/12/2022

Usung Tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, Indonesia Dorong Penyelesaian Berbagai Isu Kawasan bagi Kemajuan ASEAN

Jakarta, 8 Desember 2022

Usai terselenggaranya puncak perhelatan Presidensi G20 Indonesia di Bali pada pertengahan November lalu, Indonesia semakin menegaskan posisi dan peran strategisnya dalam keikutsertaan mengatasi berbagai tantangan global saat ini. Presidensi G20 Indonesia juga telah menghasilkan concrete deliverables yang berfokus pada isu strategis mulai dari penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, transisi energi yang berkelanjutan, hingga ketahanan pangan.

Sejumlah hasil konkret yang menjadi pembeda dalam Presidensi G20 Indonesia tersebut mulai dari pembentukan pandemic fund mencapai USD 1.5 miliar, dukungan Amerika Serikat terkait transisi energi melalui Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang berkomitmen melakukan investasi sebesar USD 600 miliar, Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan insiasi Pemerintah Jepang dengan komitmen sebesar USD 20 miliar, hingga inisiasi Asia Zero Emmision antara Jepang dan Indonesia.

Dengan keberhasilan Indonesia dalam mengampu Presidensi G20 tersebut, Indonesia kembali dipercaya untuk mengemban Keketuaan ASEAN 2023. Mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, Indonesia berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai kawasan yang stabil dan damai. Indonesia juga berupaya secara konsisten menjunjung tinggi hukum internasional, memperkuat kerjasama dan tidak menjadi proksi dari kekuatan manapun, sehingga ASEAN mampu menjadi kawasan yang kuat, inklusif, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Secara umum, kawasan ASEAN telah menjadi tuan rumah sejumlah forum multilateral utama, terutama KTT ASEAN di Kamboja, Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC di Thailand, KTT G20 Bali, dan sekarang General Conference Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP), yang diselenggarakan di Jakarta,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara 13th General Conference Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP), Kamis (8/12).

Lebih lanjut, Menko Airlangga menuturkan bahwa melalui tema yang diangkat tersebut, Indonesia berupaya mempersiapkan ASEAN untuk dapat lebih maju dengan menyediakan penyelesaian bagi berbagai isu strategis di kawasan. Untuk itu, kolaborasi yang kuat diharapkan dapat terbentuk antar anggota ASEAN guna mendukung pencapaian tujuan tersebut.

“Bapak Presiden Joko Widodo percaya bahwa pada tahun 2045, ASEAN akan menjadi kelompok negara yang lebih adaptif, responsif, kompetitif, sejalan dengan agenda global ASEAN,” ungkap Menko Airlangga.

Sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia, ASEAN 2023 juga akan diarahkan untuk menyediakan solusi bagi berbagi isu seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, kerja sama keuangan, mengatasi gangguan rantai pasok global, mitigasi perubahan iklim, dan merespon ketidakstabilan di kawasan. Melalui Keketuaan tersebut, Indonesia juga memiliki target untuk dapat mempercepat Digital Economic Framework Agreement.

Sebagai wujud komitmen dalam mendorong transformasi digital, Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina terkait sistem pembayaran digital yang terintegrasi untuk mempermudah pembayaran dan memperkuat mata uang di kawasan. Ke depannya, berbagai negara di ASEAN diharapkan dapat ikut serta dalam mengintegrasikan sistem pembayaran digital tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni Secretary-General of ASEAN, Co-Chair of CSCAP, CSCAP Indonesia, dan Vice Chairman of the Board of Trustees, CSIS Foundation. (dft/fsr)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia