KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
HM.4.6/38/SET.M.EKON.3/02/2023

Turut Merevitalisasi Industri Kesehatan dan Pariwisata, Transformasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Terus Digulirkan

Denpasar, 4 Februari 2023

Pemerintah telah menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menjadi kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis dalam mendukung peningkatan investasi. Selain itu, pengembangan KEK juga berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional.

Melengkapi agenda kunjungan kerja di Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK berkesempatan meninjau langsung lokasi pembangunan KEK Kura-Kura Bali dan KEK Sanur di Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (4/02). 

“Tentu kawasan ekonomi ini diharapkan melengkapi kawasan ekonomi kesehatan yang ada di Sanur. Oleh karena itu, Bali salah satu provinsi yang dapat dua KEK, dan dua-duanya menunjang industri pariwisata. Diharapkan dengan adanya dua KEK ini, ekonomi Bali menjadi lebih sustain,” kata Menko Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Dewan Nasional KEK dalam sesi doorstop dengan awak media.

Sebagai wujud implementasi dari UU Cipta Kerja, Pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Guna menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, Pemerintah telah mengembangkan KEK Digital, KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO), KEK Pendidikan, KEK Pariwisata, dan KEK Kesehatan.

Berlokasi di Pulau Serangan Kota Denpasar, KEK Kura-Kura Bali dengan luas sekitar 498 Ha  belum lama ini telah disetujui dalam Sidang Dewan Nasional KEK untuk direkomendasikan penetapannya. KEK Kura-Kura Bali akan mengembangkan kegiatan pariwisata luxury berkelas internasional yang diantaranya berupa Kawasan Marina Terintegrasi, centre for exellence for education and tech park, serta lifestyle wellness center. Investasi di KEK Kura-Kura Bali sendiri ditargetkan sebesar Rp104,4 triliun dan mampu menyerap 99.853 tenaga kerja ketika beroperasi secara ultimate pada 2052. KEK Kura-Kura Bali juga diharapkan mampu menghasilkan devisa secara kumulatif sebesar Rp477 triliun di tahun 2052, dengan target sebesar Rp4,6 triliun dalam lima tahun pertama.

Sementara itu KEK Sanur yang ditetapkan pada bulan Juli 2022 lalu, merupakan KEK Kesehatan pertama di Indonesia yang mengembangkan fasilitas kesehatan dan pariwisata berkelas internasional. Ditargetkan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp10,2 triliun, KEK Sanur juga diharapkan mampu menyerap 43.647 orang tenaga kerja. Selain itu, juga diharapkan terwujud penghematan devisa sebesar Rp86 triliun dari WNI yang sebelumnya berobat ke luar negeri dan penambahan devisa sebesar Rp19,6 triliun secara kumulatif pada tahun 2022 hingga 2045.

Belajar dari pandemi Covid-19 yang sempat menghentikan gerak laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, pembangunan kedua KEK tersebut juga diharapkan dapat mentransformasi perekonomian di Provinsi Bali agar tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata. 

“Ini kesempatan baik untuk direvitalisasi,” kata Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kunjungan ke KEK tersebut antara lain anggota DPR RI,  Menteri Perindustrian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Plt Sekretaris Dewan Nasional KEK, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, serta jajaran manajemen pengelola KEK Kura-Kura Bali dan KEK Sanur. (ltg/fsr)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto
Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia