KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/135/SET.M.EKON.2.3/10/2020
 
Penyerapan Anggaran PEN Terus Meningkat, Perpres Vaksin Segera Ditetapkan

Jakarta, 02 Oktober 2020

Penyerapan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus menunjukkan tren positif. Realisasi anggaran PEN mencapai 45,4% yaitu sebesar Rp315,48 triliun dari total pagu Rp695,2 triliun. 

“Mulai dari Semester I tahun 2020, penyerapan anggaran PEN terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan bulanan sebesar 37%. Pada bulan Agustus 2020 dan September 2020 meningkat signifikan, bahkan pada September 2020 saja realisasinya Rp103,88 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pleno Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Jumat (02/10) di kantornya.

Airlangga menjelaskan, rapat pleno kali ini fokus membahas perkembangan pengadaan vaksin beserta Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengaturnya, usulan skema harga Tes Usab (Swab Test), monitoring perkembangan program dan anggaran PC-PEN, monitoring realisasi belanja Kementerian/Lembaga, serta perkembangan ekonomi dan penanganan Covid-19 di Indonesia. 

Perkembangan Penanganan Pandemi Covid-19

Per 1 Oktober 2020, jumlah kasus selesai isolasi Covid-19 di Indonesia (sembuh) sebanyak 218.487 kasus (Recovery Rate 75,03%). Sementara jumlah kasus meninggal dengan konfirmasi Covid-19 di Indonesia sebanyak 10.856 kasus (Case Fatality Rate/CFR 3,73%).

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas Tempat Tidur (TT) Isolasi, baik di Rumah Sakit (RS) Rujukan maupun RS Non-Rujukan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020. Per 27 September 2020, total kapasitas secara nasional (TT Isolasi dan TT ICU) sebesar 45.481 TT, dengan keterisian sebesar 21.670 TT atau tingkat keterisian (Bed Occupancy Ratio-BOR) sebesar 47,65%. Sedangkan data BOR di RSDC Wisma Atlet untuk Tower OTG sebesar 42,60% dan untuk Tower Perawatan sebesar 79,30%.

“Data menunjukkan adanya peningkatan kapasitas TT Isolasi dan TT ICU, baik di RS Rujukan maupun Non-Rujukan, sehingga kapasitas fasilitas kesehatan cukup tersedia,” ungkap Menko Perekonomian dalam rapat pleno yang diagendakan rutin setiap pekan ini.  

Mengenai perkembangan pengadaan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, rapat menitikberatkan pada perkembangan Perpres Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, penyelesaian Roadmap pelaksanaan vaksinasi/pemberian imunisasi, Dashboard Tracing Vaccine Program, serta penyediaan anggaran untuk pengadaan sampai dengan pelaksanaan vaksinasi. 

“Target vaksinasi untuk 160 juta orang dan kebutuhannya antara 320 s.d. 370 juta vaksin. Ini akan diberikan untuk usia produktif (19-59 tahun) atau sekitar 60% dari total penduduk. Pemerintah akan mengupayakan percepatan penyediaan vaksin, dengan tahapan direncanakan bisa tersedia 36 juta vaksin di Q4-2020; 75 juta vaksin di Q1-2021; 105 juta vaksin di Q2-2021; 80 juta di Q3-2021; dan 80 juta di Q4-2021,” terang Airlangga. 

Menko Perekonomian menjelaskan, vaksin tersebut akan diutamakan kepada Tenaga Kesehatan (Medis dan Paramedis) sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Kemudian juga akan diberikan kepada TNI, Polri, Satpol PP dan aparat penegak hukum di lapangan, serta pasien dengan Komorbid (Penyakit Penyerta), Peserta BPJS PBI dan masyarakat umum lainnya.
 
Fasilitas Kesehatan yang disiapkan adalah sebanyak 10.134 Puskesmas; 2.877 RS/Klinik Pemerintah (Kementerian/ TNI/ Polri/ Pemda) dan Swasta; serta 49 KKP (Karantina Kesehatan) di wilayah kerja. “Pemerintah juga menyiapkan SDM Vaksinator sebanyak 23.145 Nakes (Puskesmas) dan logistiknya, baik sarana penyimpanan, distribusi, pelatihan, dan pedoman oleh Kementerian Kesehatan,” jelas Airlangga. 

Kementerian Kesehatan pun menyampaikan dalam rapat bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk harga swab test (Tes PCR) akan ditentukan maksimal sebesar Rp900 ribu. “Nanti sesudah diumumkan oleh BPKP, Menteri Kesehatan akan membuat Surat Edaran,” kata Menko Airlangga. 

Ia pun menegaskan tentang pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada tidak secara langsung berhubungan dengan peningkatan kasus, yang mempengaruhi peningkatan kasus adalah komitmen untuk patuh terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal ini terbukti bahwa 2 (dua) daerah yang tidak melakukan Pilkada (Aceh dan DKI Jakarta) mengalami peningkatan kasus yang cukup tinggi. 

“Oleh karena itu, Pemerintah terus mendorong Operasi Yustisi untuk meningkatkan kedisplinan masyarakat agar terus bisa dijaga. Kampanye 3M yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan juga terus digencarkan,” sambungnya. 

Pemerintah pun mendorong bahwa untuk Pilkada ini diharapkan akan ada sirkulasi dana, baik itu dari calon-calon yang mengikuti pilkada maupun dana penyelenggaraan pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang jumlahnya sekitar 25-26 triliun rupiah, sehingga akan berkontribusi menggerakkan ekonomi di daerah.  

 
Kemajuan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Adapun rincian realisasi anggaran PEN yang mencapai 45,4% (Rp315,48 triliun) adalah sebagai berikut: (i) Kesehatan sebesar Rp21,92 triliun (25%); (ii) Perlindungan Sosial sebesar Rp157,03 triliun (77%); (iii) Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp26,61 triliun (25,1%); (iv) Dukungan UMKM sebesar Rp81,85 triliun (66,3%); dan (v) Insentif Usaha sebesar Rp28,07 triliun (23,3%). 

“Penyerapan anggaran daerah terus dimonitor oleh Pemerintah, baik yang terkait dengan belanja rutin maupun belanja barang. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar serapan Pemda-Pemda ini bisa dilaksanakan tanpa mengurangi kekhawatiran terhadap governance atau tata kelola dari penyerapan anggarannya,” pungkasnya. (idc/iqb)

***

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso 
 
Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id