Terus memberikan kinerja yang terbaik merupakan komitmen teguh yang dipegang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan tugasnya mengawal perekonomian Indonesia. Atas upaya yang maksimal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyabet penghargaan.

Baru-baru ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan penghargaan sebagai instansi dengan predikat unggul dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023. Penghargaan tersebut diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara, Selasa (6/08), di Jakarta. Indeks Kualitas Kebijakan Publik (IKK) sendiri merupakan salah satu komponen penilaian dalam pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi.

“Capaian yang sangat baik ini perlu untuk terus dipertahankan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik melalui kebijakan-kebijakan yang berbasis bukti. Diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan terutama dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Kepala Biro Perencanaan Kemenko Perekonomian Evita Manthovani

Pada pengukuran IKK Tahun 2023, Kemenko Perekonomian mendapatkan nilai 98,77 dari skala 100. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan publik di Kemenko Perekonomian telah memenuhi kaidah-kaidah perumusan, implementasi dan evaluasi yang baik. Adapun kebijakan yang menjadi sampel dalam pengukuran tersebut adalah Permenko 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan Permenko 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Sebagai informasi, Pengukuran IKK pada tahun 2023 diikuti oleh 60 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan 147 Pemerintah Daerah. Lembaga Administrasi Negara sendiri merupakan instansi yang mengampu pengukuran IKK. Penghargaan diberikan oleh Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq dalam puncak perayaan HUT Lembaga Administrasi Negara ke-67.

“Kemenko Perekonomian akan terus meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik di seluruh unit kerja. Terutama saat ini kita sudah memiliki pejabat fungsional analis kebijakan di setiap unit kerja. Kita akan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya agar dapat menghasilkan input-input yang semakin berkualitas kepada para pimpinan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi dampak kebijakan publik,” pungkas Kepala Biro Evita Manthovani. (rocan/ltg)