KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
HM.4.6/286/SET.M.EKON.3/08/2024

Indonesia Dukung Langkah Konkret Implementasi Kerangka Ekonomi Biru di ASEAN Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan melalui Inovasi dan Kolaborasi

Vientiane, 15 Agustus 2024
 

Dalam Keketuaan Laos di ASEAN 2024, Indonesia memberikan dukungan nyata dengan menyelenggarakan Forum Ekonomi Biru ASEAN ke-2 (2nd ASEAN Blue Economy Forum) di Vientiane, Laos pada Sabtu (10/8).  Forum ini menandai langkah penting dalam implementasi Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN (ASEAN Blue Economy Framework - ABEF) yang telah disahkan oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-43 pada 5 September 2023 lalu.

Penyelenggaraan rangkaian kegiatan terkait Ekonomi Biru oleh Laos dengan dukungan Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan langkah positif untuk terus memastikan keberlanjutan prioritas Indonesia dan memastikan isu Ekonomi Biru terus dibahas di ASEAN.

Implementasi ABEF membutuhkan rencana yang matang, holistik dan praktis. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dari semua negara ASEAN untuk penerapan inisiatif Ekonomi Biru dan mengeksplorasi potensi kemitraan dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra wicara ASEAN. Upaya ini akan membantu mengkatalisasi hasil konkret dan layak dalam memajukan agenda Ekonomi Biru di ASEAN yang saat ini berperan hampir 30 persen dalam skala ekonomi di kawasan.

Mengawali pelaksanaan 2nd ABEF, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan bahwa ASEAN dapat memimpin pengembangan ekonomi biru secara global dengan memanfaatkan potensi laut dan sumber daya air, mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kemakmuran bersama, dengan memperkuat kerja sama dan kolaborasi. 

Forum kemudian dibagi dalam tiga sesi utama berdasarkan strategi utama Ekonomi Biru ASEAN yaitu Konservasi Biru, Sains, Teknologi dan Inovasi Biru, serta Penciptaan Nilai Tambah dalam Sektor Prioritas.

“Kerja sama Blue Economy memiliki arti penting di kawasan ASEAN dan juga sub regional dalam kerangka kerja sama IMT-GT. Kita perlu tingkatkan sinergi kedua inisiatif ini untuk memaksimalkan potensi Blue Economy. Pemerintah Daerah juga perlu dilibatkan dengan lebih baik,” tutur Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni yang turut hadir dalam forum dan menyampaikan intervensi. Lebih jauh dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki berbagai inisiatif di Blue Economy yang dapat di dukung seperti contohnya pemanfaatan teknologi untuk keperluan tracking mangrove di Kalimantan.

Forum diakhiri dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis terkait Ekonomi Biru yang dapat dipertimbangkan oleh ASEAN, antara lain pembentukan aliansi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi regional untuk mendorong adopsi teknologi dalam ekonomi biru, melibatkan sektor swasta untuk mendorong komersialisasi teknologi, dan pembiayaan bersama dalam proyek percontohan serta penelitian dan pengembangan di sektor prioritas biru. Hasil-hasil dari pertemuan tersebut kemudian dipresentasikan oleh Indonesia dalam pertemuan pertama ASEAN Task Force on Blue Economy (1st ACTF-BE) untuk menjadi rekomendasi dalam penyusunan ASEAN Blue Economy Implementation Plan.

Sebagai bagian dari kegiatan forum, peserta diajak melakukan kunjungan ke Nam Ngum 1 Hydropower Plant, sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan arus sungai Nam Ngum, salah satu anak sungan Mekong.  PLTA ini mampu menyediakan sekitar 50 persen kebutuhan listrik Laos. Duta Besar RI untuk Laos H.E Grata Endah Werdaningtyas dalam acara kunjungan ini menyampaikan bahwa Sungai Mekong menjadi sungai yang menghubungkan kehidupan masyarakat di Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Kamboja dan Tiongkok.  Hal ini karena banyak anak sungai dan aliran sungai yang lebih kecil mengalir dari berbagai negara tersebut.

Selanjutnya, untuk mengawal implementasi dari Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN juga dilaksanakan pertemuan pertama ASEAN Task Force on Blue Economy (1st ACTF-BE).  Pertemuan ini akan dilaksanakan secara rutin untuk mengidentifikasi, mengawal dan melaporkan inisiatif ekonomi biru di ASEAN dalam upaya menjadikan ekonomi biru sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. (th/dep7/dlt/fsr)

***

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto

Website: www.ekon.go.id
Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id
LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia