Sumber Foto: KNKS

Komitmen Pemerintah Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

25 Oct 2020 06:09

Saat ini, Indonesia memegang posisi sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yaitu sebanyak 87% dari total populasinya (267 juta jiwa), sehingga negara ini merupakan pasar yang menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Pada 2018, Indonesia membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia, dan kita termasuk konsumen terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyampaikan harapannya agar dapat melakukan langkah-langkah kunci untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Sebab, Indonesia masih lebih banyak mengimpor produk-produk halal dari luar negeri.

“Indonesia masih jadi konsumen dan ‘tukang stempel’ dari produk halal yang diimpor (dari luar negeri). Lebih dari 50% lembaga sertifikasi halal dunia mendapat endorsement dari Indonesia,” ungkapnya saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Strategis Nasional “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia” yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), di Jakarta, Sabtu (24/10).

Padahal, kata dia, pasar halal global mempunyai potensi sangat besar. Misalnya di 2018, konsumsi produk pasar halal dunia mencapai US$2,2 triliun, dan ini akan terus berkembang mencapai US$3,2 triliun di 2024. Permintaan produk halal dari konsumen muslim global juga mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Berdasarkan Global Economic Report (GER) 2019 memperlihatkan besarnya pengeluaran konsumen muslim dunia untuk mamin, pariwisata, farmasi, serta gaya hidup halal dalam beberapa tahun terakhir, dan ini diproyeksikan mencapai angka US$3,2 triliun di 2024. Dengan jumlah penduduk muslim dunia yang akan mencapai 2,2 miliar jiwa pada 2030, maka angka perekonomian pasar industri halal pun akan meningkat pesat.

“Kita harus sungguh-sungguh menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir produk halal di dunia dengan segala sumber daya yang dimiliki. Salah satunya dengan meningkatkan ekspor (produk halal) kita yang saat ini baru 3,8% dari total pasar halal dunia. Sementara, berdasarkan GER 2019 juga, (malah) Brazil yang merupakan eksportir produk makanan-minuman (mamin) halal nomor satu di dunia dengan nilai US$5,5 miliar, disusul Australia dengan US$2,4 miliar,” kata Wapres Ma’ruf.

 

Langkah Strategis Kembangkan Industri Produk Halal

Menurut Wapres, para pemangku kepentingan harus menjalankan beberapa langkah strategis secara simultan dan kolaboratif menjadikan visi tersebut nyata. Antara lain melalui penguatan industri produk halal, kemudian pembentukan kawasan-kawasan industri halal, maupun zona-zona halal dalam kawasan industri yang sudah ada.

“Dengan begitu, kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat signifikan dan terintegrasi, serta makin berkualitas dan berdaya saing global. Kawasan industri halal yang tumbuh dan berkembang juga diharapkan akan menarik banyak investor global untuk menjadikan Indonesia global hub produk halal dunia,” ujarnya.

Jaminan produk halal dalam bentuk sertifikasi halal juga diperlukan, baik untuk konsumen dalam negeri maupun luar negeri. Sertifikasi dibutuhkan untuk membuat produk halal Indonesia berdaya saing global, juga dapat membuka akses pasar lebih luas, dan menarik permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.

Sertifikasi ini diharapkan dapat dianggap eksportir untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka, sehingga akan menaikkan pula daya saing dan nilai ekspor produk halal, dan pada akhirnya akan berkontribusi positif kepada neraca perdagangan Indonesia.

“Untuk mempermudah dan mengefisienkan sertifikasi produk halal diperlukan satu sistem, jadi produk halal kita memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing dengan standar produk lainnya. Peran kementerian/lembaga seperti Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, BPS, MUI dan BPJPH sangat penting untuk bekerja sama terkait sertifikasi halal produk ekspor. Saya minta Menko mengoordinasikan semua ini,” tuturnya.

 

Pembentukan Kawasan Industri Halal

Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) merupakan langkah awal pengembangan KIH terpadu di Indonesia, di mana seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

“Sampai saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai KIH oleh Kemenperin yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang-Banten, dan Safe & Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo-Jatim. Selain itu, ada beberapa kawasan lagi yang sudah mengajukan permohonan penetapan sebagai KIH, dan saya minta Menperin segera memprosesnya,” jelas Wapres.

Memang telah ada 4 (empat) Kawasan Industri lain yang sedang proses menyiapkan pengembangan KIH, yaitu: Kawasan Industri Bintan Inti (Bintan-Kepri), Kawasan Industri Batamindo (Batam-Kepri), Kawasan Industri Jakarta Pulogadung (DKI Jakarta), dan Kawasan Industri Surya Borneo (Kalimantan Tengah).

Sedangkan, untuk pengembangan di kawasan khusus, terdapat dua bentuk peluang penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar mampu mendukung industri halal. Pertama, mengembangkan kawasan khusus di satu lokasi, guna menampung seluruh komponen industri halal (mamin, fesyen, keuangan, pariwisata, hiburan, media, serta kosmetik). Kedua, dengan cara mengembangkan klaster industri halal pada KEK yang sudah ada. Misalnya, industri wisata halal di KEK Mandalika, industri fesyen dan kecantikan di KEK Kendal, dan lainnya.

Dari sektor industri halal Indonesia, masih ada yang belum masuk 10 besar dunia, antara lain makanan, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik halal. Tiga sektor ini menjadi sektor yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, guna mengimbangi performa sektor lain. Pengembangan sektor-sektor ini dapat menjadi peluang industri halal di KI maupun KEK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, penguatan berikutnya terhadap pengembangan industri halal yakni penerapan sertifikasi halal dalam setiap proses bisnis industri di dalam KI dan KEK tersebut, dari hulu hingga hilirnya. Dimulai dari bahan baku dan proses pengirimannya yang harus terdapat sertifikasi kehalalan.

Selanjutnya, pada saat pengolahan bahan baku juga harus menerapkan kaidah sesuai syariat Islam dan dikukuhkan dengan sertifikasi halal. Terakhir, pada proses pengemasan, penyimpanan, dan distribusi juga harus menjaga kehalalan produk. “Pemerintah dapat berperan memberikan fasilitasi pelatihan maupun konsultasi bagi industri dalam mendapatkan sertifikasi halal,” imbuhnya.

Ia juga menyebutkan beberapa tantangan dalam pengembangan industri halal nasional, antara lain terjadi pada tiga aspek: produksi, konsumsi dan ekosistem. Pada aspek produksi meliputi pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) belum optimal, proses produksi belum efisien, daya saing industri belum kompetitif, dan literasi produsen rendah terhadap halal.

Pada aspek konsumsi meliputi literasi masyarakat yang masih rendah terhadap produk non halal dan turunannya. Sedangkan, pada aspek ekosistem meliputi regulasi halal yang belum lengkap, serta infrastruktur dan riset halal yang masih tertinggal.

 

UU Cipta Kerja Mendukung Industri Halal

Menko Airlangga menerangkan, “Untuk menciptakan ekosistem regulasi yang lebih mendukung pengembangan industri halal, UU Cipta Kerja telah mengamanahkan adanya perubahan pengaturan terkait Jaminan Produk Halal. UU tersebut mengatur secara tegas bahwa penetapan kehalalan suatu produk dilakukan oleh MUI, melalui Sidang Fatwa Halal yang akan memutuskan kehalalan produk, dengan standar layanan yang akan diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah (PP).”

UU Cipta Kerja memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam, PTN, dan PTS di bawah lembaga keagamaan atau Yayasan Islam. Dan, sebagai bentuk dukungan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), sertifikasi halal untuk mereka tak dikenai biaya, dan kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK sesuai standar halal yang ditetapkan BPJPH.

Adapun empat strategi utama dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yaitu: 1) Penguatan halal value chain; 2) Penguatan keuangan syariah; 3) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan 4) Penguatan ekonomi digital.

Untuk menguatkan halal value chain, terdapat sejumlah program utama, yakni: 1) Halal Hub Daerah; 2) Sertifikasi Halal; 3) Kampanye Gaya Hidup Halal; 4) Insentif investasi; dan melalui 5) Kerjasama Internasional.

“Untuk memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan global, Indonesia harus menjadi bagian dari global halal value chain yang akan mempelopori penerapan halal traceability dan halal assurance system yang terpercaya,” pungkas Menko Airlangga. (rep/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh