Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mengadakan diseminasi kebijakan ekonomi internasional kepada para civitas academica untuk menyampaikan update tentang berbagai kebijakan ekonomi Indonesia di forum multilateral. Kali ini, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Sekolah Ekonomi dan Bisnis Universitas Prasetiya Mulya menggelar kuliah tamu yang bertajuk “Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral: Indonesia Menuju Aksesi OECD” di Auditorium Harry-Jusuf, Gedung William Soeryadjaya, Universitas Prasetiya Mulya, Kampus BSD Tangerang Selatan, Kamis (19/09).

Acara kuliah tamu dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prasetiya Mulya Fathony Rahman yang sekaligus menyampaikan sambutan pembuka. Dekan Fathony menyebutkan bahwa kuliah tamu menjadi kegiatan yang sangat penting bagi civitas academica dalam memahami proses kerja Pemerintah. Dekan sekaligus dosen untuk mata kuliah marketing management dan digital marketing ini juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Perekonomian atas inisiasinya dalam penyelenggaraan kuliah tamu tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto dalam sambutannya menyatakan bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses aksesi sangat penting, utamanya dari akademisi yang berperan sebagai katalis dalam proses aksesi OECD.

“Akademisi diharapkan dapat memberikan masukan yang inovatif terhadap berbagai kebijakan ekonomi internasional Pemerintah,” ujar Ferry Ardiyanto di hadapan para mahasiswa dan staf pengajar Universitas Prasetiya Mulya yang hadir dalam kuliah tamu tersebut.

Asdep Ferry menjelaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menjajaki proses aksesi menuju anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Proses keanggotaan Indonesia dalam OECD merupakan langkah strategis dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Setelah menerima peta jalan aksesi pada bulan Mei lalu, Pemerintah sedang menyiapkan penyusunan asesmen mandiri terhadap berbagai standar yang berlaku di OECD yang dituangkan dalam dokumen Initial Memorandum (IM).

Proses aksesi tersebut diharapkan dapat rampung dalam jangka waktu tiga tahun. Target ambisius tersebut terus dikejar melalui sinergi seluruh pihak. Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Nasional OECD sudah mulai menggarap penyusunan dokumen IM. Komite-komite seperti statistik, fiskal, perpajakan, perdagangan, tata kelola publik, kesehatan, lingkungan, asuransi, dan dana pensiun sudah memasuki tahap analisis kesenjangan regulasi. Hal ini guna mendukung target Pemerintah yang berkeinginan untuk bisa menyampaikan dokumen IM pada Desember 2024.

Selain itu, Kemenko Perekonomian selaku penanggung jawab aksesi Indonesia terus menggalang dukungan dari pihak lain, seperti organisasi think-tank. Pemerintah Australia secara penuh mendukung proses aksesi Indonesia. Australia melalui Prospera (Organisasi Kemitraan Indonesia-Australia untuk Pembangunan Ekonomi) telah menugasi beberapa ahlinya untuk mendukung proses aksesi ini.

Acara kuliah tamu dihadiri oleh ratusan mahasiswa lintas jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan menghadirkan narasumber Analis Perekonomian Kemenko Perekonomian Mahasti Yuanita dan Special Policy and Legal Adviser Prospera Vulkania Neysa Almandine.

Selanjutnya, sesi diskusi dituntun oleh moderator yang juga merupakan akademisi di Universitas Prasetiya Mulya, Choirun Nisa. Diskusi juga menghadirkan dosen penanggap yang merupakan pengajar sekaligus Sekretaris Program Studi Ekonomi dan Bisnis Reinardus A. Suryandaru. Paparan diawali oleh Mahasti Yuanita yang menjelaskan mengenai kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini. Mahasti juga memberikan gambaran bagaimana keterlibatan Indonesia di dalam berbagai forum internasional. Vulkania melanjutkan paparan dengan memberikan gambaran umum mengenai OECD dan manfaat nyata bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota penuh OECD.

Sebagai penutup sesi presentasi, Reinardus A. Suryandaru menanggapi paparan narasumber dengan menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang melatarbelakangi kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Reinardus juga mengamini rencana Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota OECD sebagai solusi alternatif dari sisi institusi ekonomi yang bisa diambil untuk bisa naik kelas menjadi negara maju di 2045.

Antusiasme mahasiswa semakin terlihat dengan munculnya berbagai pertanyaan kritis yang dilontarkan oleh beberapa mahasiswa. Seperti halnya pertanyaan mengenai peran Indonesia untuk OECD atau langkah nyata apa yang bisa Indonesia lakukan untuk bisa meningkatkan jumlah kelompok kelas menengah. (dep7/map/fsr)

***