Proses penyerahan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dari generasi saat ini ke generasi mendatang perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk terus melakukan keterbukaan informasi dan mengedukasi publik melalui berbagai kanal, termasuk melalui penerimaan kunjungan studi yang dapat diakses oleh mahasiswa yang merupakan calon pemimpin masa depan. Dari tahun ke tahun, Kemenko Perekonomian terbuka menerima kunjungan studi secara luring maupun daring untuk menyampaikan informasi terkait berbagai kebijakan perekonomian Indonesia kepada masyarakat.

“Saat ini kita sedang ada bonus demografi dimana ini kejadian yang langka, yang belum tentu bisa berulang 100 tahun sekali. Di mana jumlah pemuda yang produktif itu jauh lebih banyak dari yang kurang atau tidak produktif. Makanya Indonesia, dalam hal ini Pemerintah, membuat program atau Visi Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi, untuk sampai ke 2045 nanti di hadapan kita ini adalah anak-anak muda yang kita harapkan mampu untuk memimpin bangsa ini,” ujar Pranata Humas Ahli Madya Kemenko Perekonomian Ferry Surfiyanto dalam Kunjungan Studi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (6/11).

Tak hanya memiliki wawasan tentang perekonomian, lebih lanjut Prahum Madya Ferry mengharapkan para mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global yang sangat besar. Sambutan hangat dari Kemenko Perekonomian tersebut menciptakan kegiatan kunjungan studi yang interaktif. Para mahasiswa dan dosen yang hadir dalam kesempatan tersebut aktif bertanya mengenai berbagai hal terkait kebijakan perekonomian Indonesia.

Dalam setiap kunjungan studi di Kemenko Perekonomian mengangkat tema yang berbeda-beda. Kunjungan studi oleh Universitas Yudharta Pasuruan tersebut membahas tentang perkembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia serta peran kerja sama internasional tersebut dalam meningkatkan perekonomian nasional.

“Indonesia menganut sistem politik nonblok yang bebas dan aktif. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melakukan diplomasi yang proaktif, koheren, dan berbasis hasil, untuk memperdalam integrasi ekonomi secara global,” ungkap Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian Agung Afgani Yosi yang menjadi narasumber dalam kunjungan studi tersebut.

Lebih lanjut Analis Kebijakan Muda Agung menjelaskan tentang peran strategis Indonesia di beberapa fora internasional yakni Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Keketuaan Indonesia pada ASEAN tahun 2023. Dalam Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia berupaya menjembatani kepentingan antar negara G20 dan berhasil mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Sementara itu, dalam Keketuaan ASEAN tahun 2023 juga berhasil diluncurkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang menjadi salah satu basis dasar kerja sama untuk transformasi ekonomi digital di kawasan.

Pada kesempatan tersebut Analis Kebijakan Muda Agung juga menjelaskan tentang peran Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yakni Prefential Trade Agreement (PTA) yang merupakan perjanjian perdagangan yang memberikan preferensi tarif atau non-tarif tertentu terhadap barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan perjanjian perdagangan yang mencakup aspek perdagangan dan kerja sama ekonomi yang lebih luas dan komprehensif, serta Economic Partnership Agreement (EPA) yang merupakan perjanjian perdagangan yang mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa, serta peningkatan kerja sama di berbagai bidang ekonomi.

Para mahasiswa dalam kunjungan studi tersebut juga diberikan pengetahuan terkait proses aksesi Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang tengah dilakukan oleh Indonesia. Proses aksesi OECD dilakukan Indonesia agar Indonesia dapat memperkuat posisinya di forum ekonomi global, mengadopsi standar kebijakan terbaik di berbagai sektor, dan meningkatkan iklim investasi. Aksesi ini juga memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan internasional yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan keberlanjutan. Dengan menjadi anggota OECD, Indonesia akan mendapat akses lebih luas ke praktik-praktik dan jaringan global, yang akan membantu dalam meningkatkan daya saing serta pembangunan ekonomi berkelanjutan di dalam negeri.

“Jadi, prinsipnya adalah kepentingan nasional. Dengan adanya kerja sama maupun perjanjian perdagangan internasional ini kita juga meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, bukan hanya masalah barang dan jasa. Pemerintah Indonesia berupaya agar setiap perjanjian-perjanjian internasional itu selalu menguntungkan,” pungkas Analis Kebijakan Muda Agung. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan. (ltg/fsr)