KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/170/SET.M.EKON.2.3/11/2020

Kecerdasan Artifisial Bantu Ungkit Perekonomian Nasional di Masa Depan

Jakarta, 10 November 2020

Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) diyakini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Perkembangan AI tentunya dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, teknologi digital menjadi menjadi sesuatu yang menyokong perubahan juga. Sebab, dengan adanya pembatasan interaksi dan aktivitas fisik, maka infrastruktur dan layanan digital menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif masyarakat, dunia usaha, dan bahkan pemerintah.

Contohnya, proses pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah menyediakan subsidi pulsa, baik bagi guru/dosen maupun siswa/mahasiswa. Program pelatihan guna peningkatan kompetensi juga memanfaatkan layanan digital. Sejak dibuka pada April 2020, Kartu Prakerja telah memfasilitasi sekitar 5,59 juta orang dari total pendaftar yang mencapai sekitar 47 juta orang.

Kemudian, semakin banyak juga orang yang berbelanja melalui e-commerce. Hal ini terlihat dari kenaikan jumlah transaksi di marketplace e-commerce sebesar 78% pada periode Januari hingga Juni 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 2,7 juta UMKM luring yang difasilitasi menjadi daring dalam waktu kurang dari lima bulan sejak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia diluncurkan pada 14 Mei 2020.

AI sendiri juga banyak dimanfaatkan dalam konteks penanganan Covid-19 di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah untuk tracking dan tracing orang-orang yang sudah mengikuti imunisasi atau vaksinasi; untuk mengetahui pergerakan dan kepadatan kendaraan dan manusia di satu tempat dalam satu waktu, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan PSBB.

Lalu, untuk membantu komunikasi dan pencarian informasi tentang Covid-19 dalam bentuk chatbot; untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan pembiayaan/pinjaman yang diajukan oleh merchant e-commerce sebagaimana dilakukan Program Digital Kredit UMKM (digiKU), jadi seluruh proses sampai ke persetujuan pinjaman dapat diselesaikan dalam 15 menit; dan juga melakukan penepisan berita hoaks.

AI juga sangat berpotensi digunakan di sektor kesehatan, seperti untuk menganalisa x-ray paru-paru untuk dilihat kemungkinan perkembangannya ke arah kasus Covid-19; untuk menganalisa rekam medis jantung untuk membuat perkiraan kemungkinan gagal jantung; dan untuk menganalisa pencitraan retina untuk menemukan komplikasi penyakit kronis secara dini.

“Pengembangan AI di sektor kesehatan perlu dilakukan sejak saat ini, mengingat dalam rentang 20 tahun, Indonesia akan memiliki aging society yang besar. Tingkat kesehatan yang berkualitas di masa silver economy tersebut diperkirakan akan banyak didukung oleh pemanfaatan digital, khususnya AI. Jadi, (kalau AI sudah diterapkan dari sekarang) bisa menjaga pelayanan kepada masyarakat sampai masa mendatang,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keynote speech-nya secara daring pada acara #InovasiIndonesia Artificial Intelligence Summit (AIS) 2020 yang diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Selasa (10/11).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah menjalankan agenda transformasi digital sebagai akselerator pemulihan ekonomi nasional dan pendukung transformasi ekonomi. Pada awal Agustus 2020 lalu, Presiden RI telah memberikan arahan terkait lima agenda transformasi digital, yaitu: (a) Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; (b) Penyiapan roadmap transformasi digital di sektor strategis, seperti sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, dan penyiaran; (c) percepatan integrasi pusat data nasional; (d) penyiapan digital talent; serta (e) penyiapan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.

“Kami mengapresiasi pembuatan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 yang sudah disusun melalui pendekatan quadruple helix (pemerintah, industri, akademia, dan komunitas masyarakat). Berbagai kajian global terkait pengembangan AI memberikan rekomendasi yang setidaknya meliputi tiga isu, yaitu menyiapkan SDM yang ahli dalam AI, membangun kepercayaan terhadap AI, dan membentuk ekosistem AI,” papar Menko Airlangga.

Pengembangan AI di Indonesia diarahkan untuk memperkuat empat kelompok, yakni: (1) etika dan kebijakan; (2) pengembangan talenta; (3) infrastruktur dan data; serta (4) riset dan inovasi industri. Maka, keterlibatan aktif dunia usaha, akademisi/lembaga riset, dan komunitas sangat diperlukan untuk mengembangkan dan “mengajarkan” hal baik kepada AI, namun pemerintah pun harus mampu menetapkan koridor bagi pengembangan AI tersebut.

Misalkan, sejauh apa kebijakan pemerintah akan memfasilitasi open data dan cross-border data flow dengan tetap menjaga keamanan data dan melindungi data pribadi; mengedepankan transparansi dan akuntabilitas; mendorong demokratisasi ekonomi; dan memitigasi terjadinya konsekuensi yang tidak diinginkan dari pemanfaatan AI.

Pada prinsipnya, AI dapat diterapkan di banyak sektor, namun tetap perlu diprioritaskan beberapa sektor sebagai pengungkit, salah satunya adalah sektor manufaktur. Intervensi pemerintah untuk mempercepat implementasi industri 4.0 diperlukan guna merevitalisasi industri manufaktur Indonesia.

“Penerapan industri 4.0 tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, mendorong ekspor netto, dan membuka lapangan pekerjaan tambahan sebagai upaya bagi Indonesia menuju lima ekonomi terbesar di dunia pada 2045, serta (diproyeksikan) berhasil lolos dari middle income trap pada 2036,” ucap Menko Airlangga.

“Pemerintah meyakini bahwa AI mampu menjadi game changer, dan sedang terakselerasi di masa pandemi saat ini. Penerapan AI harus inklusif supaya kita bisa berkembang dan maju bersama-sama. Maka itu, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Indonesia dapat lebih berperan aktif sebagai pelaku AI, bahkan di tataran global,” pungkas Menko Airlangga.
   
Turut hadir (secara fisik ataupun melalui videoconference) dalam acara tersebut antara lain adalah Presiden RI Joko Widodo, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam, Kepala BPPT Hammam Riza, dan praktisi manajemen Prof. Rhenald Kasali. (rep/iqb)

***

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Hermin Esti Setyowati

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @perekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id