KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
No. HM.4.6/227/SET.M.EKON.2.3/12/2020

Insentif Pemerintah Dukung Pasar Modal Bertahan di Tengah Pandemi

Jakarta, 30 Desember 2020

Sebelum pandemi Covid-19 menyebar ke seluruh dunia, pelaku pasar masih memiliki optimisme tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi seiring terjadinya kesepakatan dagang antara Pemerintah Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Optimisme ini tercermin dari proyeksi International Monetary Fund (IMF) di Januari 2020 lalu yang memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh sebesar 3,3% di tahun ini.

Namun, dikarenakan semakin menyebarnya pandemi Covid-19 dari Tiongkok akhirnya mengubah persepsi pelaku pasar menjadi pesimistis. Pandemi ini mulai memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan perekonomian di seluruh negara, sampai beberapa negara mulai mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di triwulan I 2020.

Aliran modal juga mulai keluar dari negara berkembang pada Maret hingga April 2020. Keluarnya arus modal asing ini menyebabkan turunnya indeks harga saham dunia dan negara berkembang. Di saat yang sama, aktivitas manufaktur global juga memasuki fase kontraktif hingga mencapai level 40 di bulan April lalu.

Tekanan pandemi Covid-19 juga dirasakan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mulai melambat di triwulan I 2020 dan masuk ke zona negatif di triwulan selanjutnya. Seluruh komponen pengeluaran dan mayoritas sektor lapangan usaha terdampak. Pelemahan di sektor riil juga terlihat pada aktivitas manufaktur yang terkontraksi signifikan di April.

Sektor keuangan juga tertekan oleh pandemi. Nilai tukar terdepresiasi signifikan ke level Rp16.500 per US$1 di Maret. Pelemahan juga terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi ke level 6.200 pada Januari. Kemudian, pada saat kasus Covid-19 terkonfirmasi pertama kali di Indonesia, IHSG kembali mengalami koreksi dan terus turun hingga mencapai level terbawah di angka 3.937,6 di 24 Maret 2020. Penurunan IHSG ini menyebabkan nilai market capitalization Indonesia anjlok ke Rp4.556,3 triliun atau turun lebih dari Rp2,690 triliun dibandingkan posisi awal 2020.

Untuk mengatasinya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi untuk yang bersinergi menguatkan sektor kesehatan dan ekonomi. Misalkan melalui UU No. 2 Tahun 2020 sebagai langkah akselerasi penanganan pandemi dan penguatan stabilitas sistem keuangan. Dari sisi kesehatan, pengadaan vaksin dan penerapan protokol kesehatan 3M menjadi prioritas. Sementara itu, anggaran sebesar Rp695,2 triliun juga disediakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Dengan Program PEN dan adaptasi kebiasaan baru, aktivitas ekonomi mulai meningkat. Kinerja pasar uang dan saham juga telah membaik, serta capital flow sudah mulai positif,” tutur Menko Airlangga di acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2020, di Jakarta, Rabu (30/12).

Kemudian, pemerintah juga mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan saat ini sedang membahas peraturan pelaksanaannya dalam bentuk PP dan Perpres. Salah satunya adalah PP No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2020. Pembentukan LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. LPI ini diberi nama “Indonesia Investment Authority (INA)”.

Dukungan kepada Pasar Modal Indonesia

Tak lupa, stimulus ekonomi juga diarahkan pada sektor pasar modal, antara lain melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi Wajib Pajak Go Public dan pajak dividen. Insentif ini akan mendorong pelaku usaha untuk bergabung dan mencatatkan diri di BEI.

Selain itu, stimulus untuk sektor pasar modal juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuagan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) yang bertujuan untuk memberikan relaksasi bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 dan meredam volatilitas serta menjaga stabilisasi pasar modal.

“Khusus untuk menjawab tantangan digitalisasi di sektor pasar modal, pemberian kuasa elektronik telah diberlakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Calon investor juga diberikan kemudahan untuk membuka rekening saham secara online. Di satu sisi, sentimen positif juga terus dijaga melalui peningkatan komunikasi dan koordinasi yang berkualitas,” ungkap Menko Airlangga.

Sementara, pada penutupan perdagangan di 29 Desember 2020, IHSG telah naik menyentuh angka 6.036,17. Level ini telah mendekati level sebelum pandemi Covid-19. Seiring dengan itu, nilai market capitalization secara perlahan meningkat yaitu pada penutupan kemarin sudah kembali ke angka Rp7.033,76 triliun atau naik lebih dari Rp2.477 triliun dibandingkan posisi terendah di akhir Maret 2020.

Menyoal perkembangan Initial Public Offering (IPO) di 2020. Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, tapi masih lebih baik daripada negara lain di ASEAN. Menurut data OJK, tercatat sebanyak 53 emiten baru yang mendapat pernyataan efektif dari OJK, dan 51 telah tercatat di bursa, sehingga ini menjadi penambahan terbanyak di ASEAN.

“Jumlah investor retail juga naik di tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa mereka percaya (kepada pasar modal Indonesia), dan ini dasar yang bagus untuk pengembangan pasar ke depan,” ujar Menko Airlangga.

Tren masuknya aliran modal asing turut berkontribusi pada penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, seiring meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tetap tingginya daya tarik aset keuangan domestik. Setelah sempat mengalami net outflow cukup besar pada Maret 2020 yang mencapai US$7,9 miliar, sejak Mei 2020, aliran modal terus mengalami net inflow yakni berhasil mencapai US$1,2 miliar (Oktober 2020) dan US$1,3 miliar (November 2020).

Menko Airlangga pun menyampaikan apresiasinya atas pembentukan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI). “Semoga keberadaan ALUDI dapat membantu pengembangan Industri Layanan Urun Dana (atau Crowdfunding) di Indonesia sesuai dengan misinya, termasuk untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Harapan Positif di 2021

Pada intinya, seluruh strategi dan kebijakan pemerintah berhasil memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia dan mengendalikan pandemi Covid-19 di 2020. Perbaikan didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat, aktivitas produksi, dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan protokol kesehatan 3M.

“Tentunya rencana pelaksanaan vaksinasi massal di tahun 2021 juga akan memberikan sentimen positif untuk perekonomian di tahun depan. Namun, kita tetap perlu mencermati risiko peningkatan kasus Covid-19 yang muncul dari varian virus Corona yang baru. Marilah kita jaga semangat untuk tetap melewati pandemi ini dengan selamat,” tutupnya.

Turut hadir secara fisik maupun virtual dalam acara ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Hoesen, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) Sunandar, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Uriep Budhi Prasetyo, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, dan Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. (rep/hls)

***

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto 

Website: www.ekon.go.id
Twitter & Instagram: @PerekonomianRI
Email: humas@ekon.go.id