Sumber ekon.go.id

25 Tahun Kerja Sama BIMP-EAGA, Dorong Pembangunan Daerah Terpencil dan Perbatasan

24 Nov 2019 19:15

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan di daerah terpencil dan perbatasan.  Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus yang mewakili Menko Perekonomian menyampaikan hal tersebut dalam rangkaian kegiatan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

“Tahun 2019 merupakan hari jadi kerja sama BIMP-EAGA ke-25 dan menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi BIMP-EAGA dalam mendorong pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan,” ujar Bobby Hamzar dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-23 BIMP EAGA, Minggu (24/11) di Serawak-Malaysia.

Bobby menggarisbawahi perlunya kerja sama yang kuat dan terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dunia yang berjalan cepat dan dinamis. Kerja sama BIMP-EAGA perlu menemukan solusi yang efektif dengan melibatkan partisipasi dari pemerintah daerah maupun sektor swasta.  Fokus pada penerapan berbagai proyek yang berdampak luas pada kawasan pun perlu dilakukan.

Setidaknya ada 6 (enam) langkah yang perlu diambil untuk menjawab tantangan tersebut. Pertama, penyelesaian dan pemanfaatan Proyek Infrastruktur Prioritas untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan pariwisata serta membantu sektor UKM memasuki rantai nilai global.

“Pembukaan kembali rute Manado-Davao harus dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan masuk ke Manado dan sekitarnya serta mendukung konektivitas laut Bitung-Davao yang sudah diluncurkan sebelumnya,” terang Bobby.

Kedua, implementasi dan pemanfaatan dari semua kesepakatan yang sudah ada seperti MoU on the Improvement of Safety Standar and Inspection for Non Conventional Ships yang mengatur pelayaran kapal-kapal yang non konvensi.

Ketiga, peningkatan pembangunan dan kerja sama di perbatasan seperti akan dilaksanakannya studi kelayakan untuk ruas Long Bawang-Sabah dan juga pembangunan di wilayah Simanggaris – Kalabakan.

Keempat, pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung sektor UKM memasarkan produknya.  Sebagai contoh di Indonesia sudah ada start-up Aruna yang membantu pemasaran produk perikanan ataupun Regopantes untuk produk pertanian.

Kelima,kolaborasi yang kuat antar kelompok kerja atau klaster dalam menjalankan berbagai proyek. “Kita perlu mendorong promosi bersama untuk pengembangan pariwisata yang melibatkan berbagai unsur mulai dari transportasi, perdagangan, teknologi maupun lingkungan,” kata Bobby.

Keenam, peningkatan sumber daya manusia untuk menjalankan semua program yang sudah disusun dengan melihat perkembangan global yang terjadi saat ini.  BIMP-EAGA mempunyai dasar yang cukup dengan keberadaan berbagai universitas atau pendidikan tinggi di berbagai wilayah.

Negara BIMP-EAGA berkomitmen untuk melakukan percepatan implementasi berbagai proyek konektivitas. Indonesia memandang perlunya dilakukan persiapan reviu Vision 2025 dengan menyesuaikan berbagai perkembangan global yang terjadi saat ini. 

“Di samping itu, kita akan mendorong para pengusaha untuk lebih aktif dalam memanfaatkan kerja sama ini. Kita juga akan coba mencarikan solusi, insentif, dan dukungan apa yang bisa diberikan untuk para pengusaha di kawasan,” tegasnya dalam kegiatan yang bervisi Rise, Inclusive, Sustainable and Economically competitive (R.I.S.E) ini.

Bobby pun menuturkan, beberapa capaian penting dan positif seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, angka kemiskinan dan penggangguran yang menurun, serta kualitas hidup yang lebih baik adalah hasil kerja sama semua negara anggota BIMP-EAGA. 

“Untuk itu, kerja sama ini perlu terus dilanjutkan, ditingkatkan, serta dipikirkan bagaimana membentuk BIMP-EAGA selama 25 tahun ke depan,” pungkas Bobby.

Bobby Hamzar juga menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA dan China ke-2 pada tanggal 24 November 2019. Indonesia mengingatkan bahwa ada kesamaan produk-produk pertanian antara BIMP-EAGA dan China. Maka, diperlukan langkah-langkah inisiatif untuk peningkatan transparansi terkait Non Tariff Measures, regulasi, dan persyaratan prosedural yang berkaitan dengan perdagangan.

“Selain itu, kita juga perlu mendorong kerja sama pariwisata dengan memanfaatkan jalur konektivitas yang ada maupun dengan pembukaan jalur konektivitas baru. Demikian juga dengan ekonomi digital, China sebagai salah satu raja digital ekonomi diharapkan dapat bekerja sama dan bertukar pengalaman dengan BIMP-EAGA,” kata Bobby.

Lebih lanjut, pihak China menyampaikan komitmen pemberian dana berupa grant dalam jumlah tertentu. Bank Pembangunan China (CBD) juga menyiapkan dana sebesar 5 Milyar USD dalam bentuk pinjaman untuk mendukung POA BECC.  Di samping itu, ada 3 (tiga) provinsi di China yang sudah menyatakan tertarik untuk bekerja sama dengan BIMP-EAGA yaitu Guangdong, Fujian dan Hainan.

Pada rangkaian kunjungan kerja ini, Bobby pun hadir dalam kegiatan BIMP-EAGA Retreat ke-7 yang membahas isu lingkungan, khususnya keberlanjutan ekonomi laut.

“Puing-puing plastik dan sumber limbah lainnya secara signifikan mempengaruhi kehidupan di laut dan berdampak buruk terhadap lingkungan global. Kegiatan ekonomi seperti perikanan, energi, dan pariwisata pun terkena dampaknya,” ucap Bobby. 

Maka, visi 2025 BIMP-EAGA di pilar lingkungan telah menetapkan 4 strategi prioritas yaitu: a) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; b) promosi teknologi hijau; c) pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem yang berkelanjutan, serta d) peningkatan kesadaran publik terkait kelestarian lingkungan. 

Para menteri pun menyepakati beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kesadaran publik melalui kebijakan/regulasi, penggunaan teknologi untuk memonitor pengembangan dan kerusakan di laut, dan pelaksanaan proyek percontohan di wilayah BIMP-EAGA.

Sebelumnya di tanggal 22-23 November 2019, Bobby Hamzar juga memimpin delegasi RI dalam Pertemuan Tingkat Senior Official BIMP-EAGA ke-28 di Sarawak-Malaysia. Dalam kesempatan ini, Indonesia mengangkat isu mengenai perluasan koridor ekonomi dengan melibatkan seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua supaya lebih memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. (idc/iqb)

***


Bagikan di | Cetak | Unduh