Kemenko Perekonomian menerima kunjungan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat Selasa (17/9) di Jakarta. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka konsultasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan insentif fiskal.

Lebih jauh, hasil konsultasi ini akan dijadikan referensi dalam penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Kabupaten Langkat-Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komite C DPRD Kabupaten Langkat, Ma’ruf Ritonga mengungkapkan bahwa ini merupakan kali pertama bertemu dan berdiskusi dengan bagian UMKM dari Kemenko Perekonomian.

“Jadi Alhamdulillah, tentu ini dapat menambah khazanah pemikiran dan ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat dalam rangka pengembangan UMKM serta kebijakan fiskal yang tentu dalam upaya peningkatan APBD kami di Kabupaten Langkat,” tutur Ma’ruf.

Dalam hal pengembangan UMKM, sambung Ma’ruf, Kabupaten Langkat memang belum maksimal karena belum memberikan prioritas utama terhadap sektor UMKM.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Iwan Faidi menyambut dengan hangat kunjungan kerja Komisi C DPRD Kabupaten Langkat tersebut.

“Kami siap bersinergi untuk mendorong dan mengembangkan UMKM. Kami selalu terbuka dengan diskusi semacam ini,” sambut Iwan.

Anggota Komite C DPRD Kabupaten Langkat, Pujianto pun menyampaikan harapannya agar pertemuan ini bukan menjadi pertemuan terakhir.

“Saya mau minta oleh-oleh ke Pak Iwan tentang bagaimana cara kami bisa membuat proposal yang dapat menghidupkan UMKM kami,” ujar Pujianto.

Dalam kesempatan ini turut hadir Tiura Herlinda selaku Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kemenko Perekonomian. Ia memaparkan kebijakan-kebijakan insentif fiskal pemerintah. (kun/iqb)

***