Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para Kepala Daerah dan Forkompimda di wilayah Pulau Kalimantan secara virtual pada Senin (12/8). Menko Airlangga mendengarkan langsung laporan di lapangan dan mengambil langkah serta respon cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. Hasil penerapan PPKM Level 4 menunjukkan korelasi kuat antara mobilitas masyarakat dan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif.

Semakin besar penurunan mobilitas indeks komposit, semakin besar pula penurunan kasus. Jika mobilitas masyarakat bisa ditekan, maka semakin besar kecenderungan terjadinya penurunan jumlah kasus. Untuk daerah di Provinsi Kalimantan, berdasarkan Google Mobility Index dari 13 Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4, penurunan mobilitas terbesar terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (per 11 Agustus 2021 turun -35,2%).

Sementara, penurunan yang rendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Palangkaraya, Kota Banjar Baru, Kota Samarinda, Barito Kuala dan Kabupaten Kutai Timur, yang menunjukkan penurunan mobilitas antara -15,0% s.d. -17,6%. “Kita harus sama-sama sadari, bahwa penerapan PPKM secara ketat tidaklah mudah bagi kita semua. Namun, mengurangi mobilitas sangatlah penting dilakukan agar kita dapat menurunkan tingkat penularan Covid-19 dan menurunkan angka kasus aktif,” ujar Menko Airlangga.

Secara umum, perkembangan jumlah Kasus Aktif di Kalimantan selama Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar -1,69%, di mana tiga provinsi mengalami penurunan, namun dua provinsi mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu Kalimantan Selatan sebesar 34,27% dan Kalimantan Utara sebesar 26,66%. Sedangkan, di tingkat Kabupaten/Kota (K/K), dari 13 K/K di Kalimantan yang menerapkan PPKM Level 4, terdapat 7 K/K yang mengalami kenaikan kasus aktif, di mana 6 K/K terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenaikan tertinggi dialami di Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Angka kematian di Kalimantan juga masih cukup tinggi, menurut data per 11 Agustus 2021 jumlah kumulatif kasus meninggal di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan sebesar 8.209 orang, dengan Case Fatality Rate (CFR) terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 3,1% dan Kalimantan Selatan sebesar 3,0% (lebih tinggi atau sama dengan CFR nasional = 3.0%). Sedangkan, Provinsi lain lebih rendah dari CFR nasional, yaitu Kalimantan Tengah sebesar 2,9%, Kalimantan Barat sebesar 2,4% dan Kalimantan Utara hanya 1,9%.

Selain menekan mobilitas, Pemerintah juga terus meningkatkan jumlah testing dengan melakukan prioritas testing kepada suspek dan kontak erat dari kasus-kasus terkonfirmasi, dengan target minimal 10 kontak erat per kasus konfirmasi. Seluruh kontak erat akan dites dan dikarantina untuk menimalisir risiko penularan.

Sampai 11 Agustus 2021, jumlah testing seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan masih kurang dari 50% dari target yang ditetapkan dalam InMendagri, walaupun sudah terjadi kenaikan signifikan dalam beberapa pekan ini. Sedangkan, dari 13 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4, semuanya memiliki jumlah testing masih di bawah 25%, bahkan yang tertinggi Kota Palangkaraya hanya 24,0%.

Namun, indikator lain seperti situasi perawatan, BOR dan konversi Tempat Tidur Covid-19 di wilayah Kalimantan menunjukkan tren perbaikan. Dari 13 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4, terdapat 2 Kab dengan BOR tinggi (> 80%) yaitu Tanah Laut 92% dan Banjar Baru 85%. Kab/Kota dengan BOR tinggi di atas 80%, maka Pemerintah Daerah harus segera mengonversi tempat tidur rumah sakit hingga 40% dari total kapasitas TT di RS, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam SE Menteri Kesehatan. Di tingkat provinsi, ada 2 yang BOR > 70% yaitu Kalimantan Selatan sebesar 76% dan Kalimantan Timur sebesar 70%. Sedangkan, tiga provinsi lain mempunyai angka BOR sangat rendah, antara 39% s.d. 47%.

Selain itu, beberapa daerah yang belum mempunyai tempat isolasi, diminta segera menyiapkan Fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), serta meminta kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah, agar mau pindah ke Isoter dengan layanan kesehatan yang lebih memadai. Kepala Daerah juga diminta untuk memastikan seluruh Rumah Sakit mengisi laporan harian oksigen melalui SIRS Online dan mengkoordinasikan kebutuhan oksigen dengan Kementerian Kesehatan.

Menko Airlangga menerangkan, “Pemerintah mengantisipasi dan segera mengirimkan tambahan bantuan oksigen, karena berdasarkan laporan di lapangan masih ada daerah yang mengalami kekurangan pasokan oksigen, terutama di Kalimantan Utara.”

Untuk mengatasi ini, Pemerintah telah memetakan produsen dan industri pemasok oksigen di Kalimantan, antara lain berasal dari Samator Bontang, Samator Kutai, Pupuk Kaltim dan Kaltim Methanol Industri. Jumlah RS yang sudah mengisi sistem SIRS Online hanya 62% atau 126 RS dari total 205 RS di Kalimantan. Selain itu, Pemerintah juga telah mendistribusikan sekitar 670 Oxygen Concentrator untuk wilayah Kalimantan.

Pemerintah juga terus mempercepat Program Vaksinasi di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di daerah yang kasus aktifnya tercatat masih tinggi. Per 11 Agustus 2021, dari 208 juta orang target vaksinasi, sudah sebanyak 78,3 juta orang yang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Pemerintah menargetkan akan meningkatkan target vaksinasi menjadi 2 s.d. 2,5 juta suntikan per hari.

Khusus untuk wilayah Kalimantan, selama minggu keempat Juli s.d. minggu keempat Agustus 2021, akan didistribusikan ke lima provinsi di Kalimantan sebanyak 1.733.880 dosis, ditambah stok yang masih ada di Pemda sekitar 400 ribu dosis, maka jumlah dosis yang bisa disuntikkan untuk wilayah Kalimantan selama Agustus 2021 ini sekitar 2,1 juta dosis. “Vaksinasi harus terus ditingkatkan, selain untuk mencapai kekebalan kelompok, juga untuk melindungi masyarakat yang paling rentan”, tutup Menko Airlangga. (ekon)

***