Inklusi keuangan memegang peranan penting dalam percepatan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pembiayan berbasis teknologi finansial (fintech).  

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para inovator dan penggerak industri fintech di seluruh Indonesia. Fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan memperbesar akses masyarakat pada pembiayaan,” ujar Presiden RI Joko Widodo dalam acara Indonesia Fintech Summit 2020, yang digelar secara daring, Rabu (11/11) di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Pemerintah berupaya meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan indeks sebesar 76% pada tahun 2019, target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 akan terus didorong. 

Menko Perekonomian percaya bahwa fintech akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan transformasi digital di Indonesia. Pada tahun 2019, laporan Google, Temasek, dan Bain & Co menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia adalah yang terbesar dengan pertumbuhan tercepat di ASEAN.  

“Fintech memiliki peranan besar, dengan estimasi nilai sebesar $40 miliar dan pertumbuhan tahunan sebesar hampir 50%. Diperkirakan pada tahun 2025, fintech akan bernilai lebih dari $100 miliar, didorong oleh berbagai layanan digital yang ada,” ungkapnya. 

Ia pun menerangkan, fintech di Indonesia merupakan sektor yang paling dinamis dan kompetitif di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya 4 unicorn perusahaan fintech dengan nilai lebih dari $1 miliar dan satu decacorn dengan nilai lebih dari $10 miliar.

“Fintech bersama revolusi industri ke-4, e-commerce, dan on-demand services, telah menjadi icon dan showcase bagi ekonomi digital Indonesia di beberapa tahun terakhir,” jelas Airlangga. 

Di awal pengembangan fintech tahun 2016, solusi layanan yang tersedia hanya difokuskan kepada pembayaran (payment) dan pinjaman (lending). Dalam 4 tahun, layanan fintech berkembang menjadi berbagai model bisnis, termasuk digital capital raising, InsurTech, dan market provisioning. 

Keberhasilan pengembangan fintech dipengaruhi oleh lingkungan pengaturan yang kondusif. Menko Airlangga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena telah memperkenalkan regulatory sandbox yang memungkinkan inovasi keuangan digital untuk berkembang.

“Pemerintah memberikan ruang bagi fintech untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Sementara OJK yang melakukan pengawasan di dalam pengembangan model bisnisnya,” imbuh Menko Perekonomian.

Potensi fintech juga hadir dengan sejumlah tantangan. “Literasi keuangan dan digital harus terus ditingkatkan, didukung dengan ekosistem yang kondusif dan kolaborasi lintas sektor untuk memaksimalkan dampak dari berbagai program dan inisiatif Pemerintah,” sambung Airlangga. 

Di penghujung sambutannya, Menko Airlangga mengajak semua pihak untuk bekerja sama mengakselerasi PEN, khususnya di bidang inklusi keuangan dan teknologi finansial. 

“Dengan kolaborasi lintas sektor yang efektif, saya percaya bahwa kita dapat melalui pandemi ini dan membangun perekonomian kita kembali,” pungkasnya. 

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dewan Penasehat Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Rudiantara, Ketua Umum AFTECH Niki Luhur, dan Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Wijaya. (kun/idc) 

***